Krisis Diplomatik Arab dan Qatar Sebabkan Perpecahan Keluarga

Salah satu warga bahkan rela kehilangan kewarganegaraan demi tetap berada di Qatar.

Fadi Al-Assaad via REUTERS

Wafa Al-Wazeedi memegang paspor Bahrain, tapi ia merasanya nyaman tinggal di Qatar. Meski anak-anaknya lahir di Qatar, tapi mantan suaminya adalah warga negara Bahrain. Ia memang tak ingin berpisah dengan anak-anaknya, tapi ia juga tak ingin pergi dari Qatar.

"Jika memang terpaksa, saya rela menyerahkan paspor Bahrain saya untuk tetap tinggal di sini," ujarnya. Warga lainnya, Nouf, adalah orang Qatar. Ia telah lama menetap di Arab Saudi karena suaminya yang telah meninggal berasal dari sana.

Sayangnya, pemerintah Arab Saudi memaksanya untuk kembali ke Qatar. Ia juga terpaksa meninggalkan anak-anaknya, termasuk putranya yang memiliki disabilitas. Masih banyak keluarga dengan kisah yang hampir serupa.

Ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ketiga negara.

ANTARA FOTO/REUTERS/Hamad I Mohammed

Ketua Komite Hak Asasi Manusia Nasional Qatar (NHRC) Ali bin Smaikh al-Marri menyampaikan pernyataan bahwa keputusan ketiga negara melanggar HAM dan membutuhkan intervensi PBB. "Langkah-langkah tersebut berakibat perpecahan keluarga, mengganggu jalannya bisnis dan pendidikan para pelajar di kawasan," tegasnya.

Amnesti Internasional mengkritik Arab Saudi, PEA dan Bahrain. Menurut organisasi itu tak ada alasan yang mampu menjustifikasi pengusiran warga negara Qatar atau pemaksaan kembalinya warga negara dari ketiga entitas tersebut.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 13 disebutkan tentang kebebasan bagi individu untuk memilih tempat tinggal maupun kewarganegaraan.

Sedangkan Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyebutkan pelarangan hanya diperbolehkan bila ada hukum yang mengatur. Misalnya, karena keamanan nasional, ketertiban publik, atau alasan medis.

Baca Juga: Diblokir 6 Negara, Penduduk Qatar Timbun Pasokan Pangan