Mahalnya Biaya Politik Tak Seharusnya Jadi Alasan untuk Korupsi
Mantan Bupati Jombang, Nyono Suharli. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah gencar melakukan aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada sejumlah kepala daerah yang telah terbukti melakukan pelanggaran atau korupsi. Mahalnya dana politik, terkadang menjadikan alasan bagi para politikus untuk melakukan korupsi.
1. Jangan jadikan dana politik sebagai alasan
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayWakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan jika mahalnya dana politik, jangan dijadikan alasan untuk seseorang mengambil yang bukan haknya. Menurutnya, dengan modal sosial media, para peserta Pilkada bisa memanfaatkannya untuk berkampanye.
“Kalau orang itu berkualitas, dia cukup modal facebook kok. Jadi oleh sebab itu, jangan dibilang biaya tinggi kemudian menjustifikasi seseorang untuk kemudian ngambil sesuatu yang bukan haknya,” ucap Saut di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Senin (19/2).
2. Parpol bisa ciptakan pemimpin yang berintegritas
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoTerlepas dari maraknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK, Saut masih meyakini bahwa partai politik tetap bisa menghadirkan para pemimpin yang berintegritas. Integritas para pemimpin tersebut, harus dimulai dengan membangun intergritas dalam partai politiknya.
“KPK dalam rekomendasinya jelas-jelas menegaskan bahwa negara ini bisa dibangun dengan kepemimpinan yang tumbuh dari partai politik,” ungkap Saut.
Editor’s picks
Intergritas yang dimaksudnya adalah sesuatu yang berefisiensi, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, sesuatu yang transparan, sesuatu yang adil, dan sesuatu yang jujur.
Baca juga: OTT KPK di Lampung Tengah, Pemberian Suap Gunakan Kode "Cheese"
3. Lakukan perubahan agar terhindar dari korupsi
IDN Times/Sukma ShaktiSaut berpesan, untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia harus diawali dengan perubahan. Ketika sesorang yang akan melakukan korupsi hendak berubah, namun dihasut oleh orang lain untuk melakukan korupsi, Saut sampaikan agar hal tersebut disampaikan langsung kepada KPK.
“Jelaskan sama kami apa masalahnya, sehingga kemudian mereka confidence dan kemudian berubah,” terang Saut. Ketika para pelaku korupsi memutuskan berubah, maka akan lebih baik, dan KPK tak perlu melakukan penindakan. “Tetapi kalau dia tidak berubah, kami bisa membuktikannya, ya kemudian prosesnya penindakaan,” tambah dia.
Baca juga: Ramai-ramai Calon Petahana Terjaring OTT KPK, Partai Minta Aturan Ini Direvisi
Berita Terkini Lainnya
