Senin Pagi Datangi Kemenhub, Ini yang Dilakukan Anies dan Sandiaga

Jakarta, IDN Times - Sebagai wujud nyata menangani permasalahan transportasi umum di Jakarta, Kepala Daerah Provinsi Jakarta mendatangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Senin(4/12) pagi. 

"Kita ingin secara perlahan tapi masif, untuk pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dalam lima tahun berjalan sejak hari ini," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga di Balai Kota Jakarta. 

Baca juga: Akibat Kemacetan, Jabodetabek Mengalami Kerugian hingga Rp 100 Trilun per Tahun 

IDN Times/Helmi Shemi

Sandiaga yang hadir bersama Anies Baswedan menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan perbaikan serta investasi dan bekerjasama dengan Kemenhub, salah satunya stasiun kereta api yang akan dijadikan Transit Oriented Development (TOD). 

"Salah satu yang akan kita dorong adalah elevated loop line. Sehingga banyak sekali persimpangan kereta yang sangat mengganggu kelancaran lalu lintas. Kalau hal ini bisa diangkat seperti di (stasiun) Gondangdia sampai Gambir akan sangat membantu," jelas Sandiaga. 

Ketika ditanya apakah tidak membahas transportasi lainnya, Sandiaga membantah. Menurutnya, hal lain yang akan dibahas Pemprov DKI adalah Mass Rapid Transit (MRT). 

"Bukan. Nanti akan kita dorong salah satunya yang akan kita minta salah satunya MRT fase 2 dari velodrome ke Tanah Abang," pungkasnya. 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kemacetan menjadi sebuah hal yang sering dialami oleh masyarakat di Kota Metropolis. 

Tidak hanya menimbulkan waktu terbuang dan membuat tenaga terkuras, namun kemacetan juga menimbulkan sebuah kerugian dari sisi keuangan. Bahkan setiap tahunnya selalu meningkat. 

Farida Makhmudah, Kepala Bagian Humas dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mengungkapkan berdasarkan perhitungan dari Bappenas, dampak kerugian dari sisi keuangan akibat kemacetan menyentuh angka Rp 67,5 triliun pertahun untuk wilayah Jakarta. 

Sedangkan kerugian yang dialami untuk wilayah Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun per tahun.

Untuk itu, BPTJ dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkoordinasi menindaklanjuti program peningkatan layanan angkutan umum dan penanggulangan kemacetan. 

"Ada tiga hal yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan transportasi tersebut. Khususnya di Jakarta maupun di Jabodetabek,"jelasnya di Restaurant d'cost Jakarta Pusat, Minggu (3/12).

Tiga hal utama yang menjadi ditandai oleh BPTJ sebagai permasalahan transportasi di Jabodetabek saat ini adalah, tingkat kemacetan yang sangat tinggi dengan rasio jumlah kendaraan dibandingkan kapasitas jalan sudah mendekati kepadatan extrim pada jam-jam tertentu. 

Baca juga: Hal Ini yang Dilakukan Pemerintah untuk Mengatasi Kemacetan Jakarta