'Dihujani' Interupsi saat Pengesahan APBD 2018, Begini Tanggapan Anies Baswedan

Jakarta, IDN Times - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga mendapat banyak interupsi dari anggota DPRD DKI, jelang pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018.

Menanggapi banyaknya interupsi tersebut, Anies hanya bersyukur akhirnya APBD 2018 disepakati. Menurutnya, dengan adanya interupsi artinya banyak yang memperhatikan bagaimana anggaran di DKI dibuat.

"Kami bersyukur karena memang inilah yang namanya kolaborasi. Semua warga diajak terlibat, semua melihat, semua memperhatikan. Dan dengan begitu anggaran yang merupakan uang pajak rakyat itu bisa sepenuhnya dipakai untuk kepentingan rakyat," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11).

Mantan juru bicara Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 ini berjanji akan memperbaiki APBD DKI 2018 dari hasil interupsi anggota dewan itu.

Baca juga: Temui Forum Umat Beragama, Ini yang Dilakukan Anies Baswedan

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

"Jadi, banyak Pergub-Pergub yang nanti kita akan review supaya anggaran yang nanti digunakan benar-benar memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Termasuk, mekanisme-mekanisme yang selama ini ada itu banyak sekali Pergub-Pergub yang mengatur dan kita akan review semuanya," ujar dia.

"Insya Allah kita akan mulai siap untuk melaksanakannya," Anies menandaskan.

Hujan Interupsi

APBD DKI 2018 disahkan dengan besaran Rp 77,117 triliun. Sebelum disahkan, sejumlah fraksi mulai dari PAN, PKB, NasDem, Golkar, PKS, hingga PDIP interupsi dengan mengeluhkan sejumlah hal kepada Anies dan Sandi.

Interupsi pertama datang dari anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Taufiqurrahman. Ia menyatakan secara prinsip Fraksi PAN tidak setuju dengan APBD DKI 2018.

“Kami menyatakan kekecewaan dan hingga detik ini enggak dapat penjelasan dari gubernur dan wakil gubernur. Saya tegaskan secara prinsip fraksi tidak menyetujui untuk jadi APBD 2018,” kata Taufiq di ruang paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11).

Taufiq mengatakan target penerimaan pajak daerah tidak realistis. Selain itu, ia menyebut usulan PAN untuk pemutihan tunggakan penghuni rusun yang menunggak belum diakomodir dalam pembahasan RAPBD 2018. Dia juga mengeluhkan tunggakan Rp 252,4 miliar bagi peserta BPJS kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).

Interupsi juga datang dari anggota Komisi A DPRD DKI Ramly Muhammad yang mempertanyakan keluhan warga Cilincing, Jakarta Utara, yang tinggal di bawah rusun (rumah susun) dan kondisinya memprihatinkan. Namun sayagnya, menurut Ramly, dalam lima kali rapat paripurna, keluhan tersebut tidak ditanggapi.

“Sudah lima kali dalam paripurna saya selalu sampaikan. Tapi lima kali pun enggak pernah didengar. Orang tinggal di bawah rumah susun lima blok. Atap sekarang ancur. Hujan seperti ini banjir semua. Mereka warga Jakarta,” keluh dia.

Ramly juga meminta agar Anies-Sandi memerintahkan Dinas Pendidikan, untuk menyelesaikan penunggakan ijazah bagi warga tidak mampu serta menghapus riba.

Selanjutnya, anggota Fraksi PKS Ahmad Yani yang meminta Anies-Sandi membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) di wilayah Jakarta Sealatan, yakni Mampang Prapatan dan Pasar Minggu.

Sementara, anggota Fraksi PDIP William Yani mempertanyakan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Ia meminta agar APBD tidak dihabiskan untuk gaji TGUPP. William juga mempertanyakan dana hibah untuk Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi), OKE-OTRIP, dan rumah DP 0 Rupiah.

“Saya berharap gubernur konferensi pers,” pinta William.

Interupsi selanjutnya dari politikus PKB Abdul Aziz yang meminta pemerintah eksekutif mengkaji dana hibah dan tujuannya. Ia menganggap dana hibah lebih tepat jika digunakan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus juga meminta Anies-Sandi lebih memperhatikan renovasi musala dan masjid dari dana hibah yang ada, bukan hanya 11 masjid dan musala seperti yang tertera di APBD.

“Nasdem meliat Pak Gubernur dan Wagub punya akses sangat luat biasa ke pemangku masjid. Tapi sayang sekali lepas dari control, hanya 11 masjid yang hanya dialokasikan anggarannya,” ujar Bestari.

Tak hanya itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Mualif ZA juga interupsi soal rencana penutupan perlintasan sebidang atau perlintasan kereta api yang melalui jalan raya akan dilakukan di 19 titik di Jakarta.

Terakhir, Sekretaris Komisi A DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Syarif yang meminta para anggota DPRD yang menyampaikan interupsi secara teknis, untuk disampaikan dalam forum berbeda. Ia lantas meminta agar Anies-Sandi menyiapkan waktu untuk forum itu.

“Gunakanlah pertanyaan yang teknis dalam forum tersendiri. Kami mohon Pak Gubernur juga segera buat forum tersendiri untuk memecahkan masalah ini secara teknis,” tegas Syarif.

Setelah sejumlah anggota dewan interupsi, Ketua DPRD DKI Prasetio mengesahkan APBD DKI 2018.

“RAPBD setuju untu ditetapkan?” tanya Prasetio.

“Setuju,” jawab anggota DPRD, yang dilanjutkan ketok palu tanda persetujuan.

“Perda akan diserahkan gubernur untuk ditindaklanjuti dengan peraturan yang berlaku. Penyerahan akan dipandu oleh pembawa acara,” tutup Prasetio.

Baca juga: Staf Pribadi Anies Baswedan Masuk Tim TGUPP