Kapolri: 70 Persen Masalah Pemilu Terkait Penyelenggaraan
IDN Times/Uni Lubis
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Polisi Tito Karnavian mengajak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk saling bersinergi menyelenggarakan Pemilu di Indonesia.
Hal tersebut dilakukan Tito karena sebentar lagi akan digelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak di 171 daerah pada 27 Juni 2018 dan Pemilihan Presiden yang akan diselenggarakan 2019.
1. Persoalan terbesar ada di penyelenggara pemilu level terbawah
IDN Times/Uni LubisTito menyatakan bahwa permasalah Pemilu paling besar ada pada pihak penyelenggara, yakni di level kelurahan hingga kecamatan. “70 persen itu berasal dari masalah tim penyelenggara,” kata Tito di Ruang Rapat Utama Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (27/3).
Hal tersebut diungkapkannya berdasarkan pengalaman yang pernah ia temui selama menjabat di daerah. Tito menyarankan agar KPU membuat konsep program yang membuat Pemilu bisa berjalan dengan baik.
Baca juga: Catatan Demokrasi Kabupaten Puncak, 51 Tewas selama Pilkada 2011-2013
2. Tito minta KPU terapkan standar tinggi
IDN Times/Indiana MaliaEditor’s picks
Tito mengatakan KPU harus memiliki standar yang tinggi dalam merekrut orang-orang yang akan dijadikan sebagai penyelenggara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Karena dari situlah disinyalir kecurangan-kecurangan awal muncul.
“Nah mereka bukan orang-orang adhoc, hanya lima tahun sekali selesai. Permasalahannya kalau yang permanen aneh-aneh, sanksi jelas diproses pecat segala macem. Kalau kawan-kawan ini dia lima tahun sekali berpikir begini, kapan lagi nih lima tahun sekali ini,” ujar Tito.
3. Polri siap membantu KPU mengamankan Pilkada
ANTARA FOTO/Wahyu Putro APolri, Tito melanjutkan, siap membantu KPU mengamankan proses Pilkada. Sebab Polri memiliki jaringan organisasi hingga ke desa-desa terpencil.
Karena itu Polri mengajak KPU untuk saling bersinergi membuat kesepakatan bersama menciptakan Pemilu yang aman dan netral.
“Polri mendorong agar jaringan KPU ini mampu bekerja lebih efektif maka itu pake MoU. MoU untuk membantu mereka bekerja netral dan mampu melaksanakan tugasnya dengan dukungan dari Polri,” terang Tito.
Baca juga: Menjelang Pilkada Serentak, Jokowi: Jangan Lupa Bergembira!
Berita Terkini Lainnya
