27 DPD Beberkan 3 'Dosa' OSO Selama Memimpin Partai Hanura
IDN Times/Fitang Budhi Adhitia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemecatan Oesman Sapta Odang atau yang dikenal OSO, sebagai Ketua Umum Partai Hanura melalui mosi tidak percaya oleh 27 DPD tersebut, dianggap wajar oleh beberapa kader pendiri partai tersebut.
Ketua DPD Hanura dari Sumatera Barat, Marlis, mengaku pemecatan OSO dilakukan untuk menyelamatkan Hanura dari kemelut yang akan menghancurkan partai tersebut, dan mengusulkan untuk segera mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
"Karenanya kami memiliki kesimpulan maka kami harus menyelamatkan ini dan kami meminta DPP untuk ganti pilotnya. Kami menuntut munaslub karena itu satu-satunya jalan untuk mempertahankan marwah partai," ujar Marlis di Kantor DPP Hanura, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (16/1).
Marlis membeberkan 'dosa-dosa' yang dilakukan OSO selama menjabat Ketua Umum Partai Hanura, sehingga menimbulkan kemelut di tubuh Hanura seperti sekarang ini.
1. Terjadi pelanggaran dasar AD/ART
IDN Times/Fitang Budhi AdhitiaMarlis mengatakan terjadi pelanggaran dasar Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pertama, OSO dengan kewenangan meminta kader di rapimnas Bali partai menyetujui pemindahan kewenangan penandatanganan surat keputusan pengangkatan surat kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten atau kota, dari yang sebelumnya di tingkat provinsi menjadi kepada DPP.
"Itu adalah pelanggaran yang menurut kami sangat prinsip, karena harusnya itu hanya bisa dilakukan di munaslub," ujar Marlis.
2. Elektabilitas Hanura tidak meningkat
IDN Times/Fitang Budhi AdhitiaMarlis menyebutkan ketua umum harusnya bertanggung jawab meningkatkan elektabilitas partai, dari sebelumnya menjadi signifikan. Tapi OSO tidak melakukan itu.
"Kami ingin konsen terhadap ini. Dalam fakta, itu ditutup, bila beliau tak melaksanakan itu maka beliau menyatakan berhenti menjadi ketum," kata dia.
Baca juga: Dipecat dari Partai Hanura Versi Hotel Ambhara, OSO: Akan Kita Pecat Balik
Editor’s picks
3. Pemecatan ketua DPD secara sepihak
IDN Times/Fitang Budhi AdhitiaDalam perjalanan partai, kata Marlis, OSO sudah enam kali memecat ketua DPD tanpa sebab. Salah satunya Ketua DPD Hanura Provinsi Sumatera Selatan Mularis.
"(Dia) yang membangun partai ini dari nol tanpa satu sen pun biaya bersama kader-kader untuk membuat Partai Hanura di daerah Sumsel bergairah. Tapi tanpa ada satu hal yang prinsip beliau di Plt (Pelaksana Tugas) kan, kemudian adalagi daerah-daerah lain," dia mencontohkan.
Kesalahan lain dari OSO, kata Marlis, adalah menjaga soliditas partai. Setiap OSO ke daerah menimbulkan ketakutan secara psikologis. Kalu beliau datang dan gak meriah sambutannya beliau akan marah ke ketua DPD dan di Plt-kan atau diberhentikan. Ini suasana tak kondusif," ujar dia.
Sementara, saat Wiranto memimpin Hanura dapat membawa partai lebih tenang, meskipun ada turbulensi atau guncangan kuat di internal partai.
"Tapi ketika hari ini pilotnya ganti oleh OSO, manuver yang terjadi membuat kami penumpang muntah dan kami terus coba bertahan, tapi sekarang tak bisa lagi," ujar Marlis.
4. OSO menganggap dirinya masih sebagai ketua umum Partai Hanura
IDN Times/Akhmad MustaqimSementara, OSO menganggap dirinya masih sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Dia mengaku akan menertibkan pihak-pihak yang akan merusak Partai besutan Wiranto ini. Dia meyakini, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto tidak akan setuju adanya pengurus partai yang menggelar rapat di Hotel Ambhara, dan memecat dirinya dari kursi ketua umum.
OSO juga mengaku telah menggantikan posisi Sekjen Hanura Sarifuddin Sudding menjadi Heri Lontung Siregar. Pergantian tersebut telah dilakukan beberapa hari lalu.
Selain itu, OSO juga membantah tudingan-tudingan miring yang diarahkan kepada dirinya. Di antaranya terkait sumbangan untuk calon anggota DPR RI sebesar Rp1 miliar. Dia menegaskan isu itu tidak benar. Jika sang anggota memiliki potensi besar, maka Hanura justru akan membiayai mahar politik itu.
"Ada isu-isu yang mengatakan, kalau nanti calon-calon dari legislatif DPR RI akan dikenakan sumbangan Rp1 miliar hingga Rp2 miliar itu bohong. Yang ada, kalau memang ada potensi justru partai yang membiayai," kata OSO di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 15 Januari 2018.
Baca juga: 27 DPD Partai Hanura Ajukan Mosi Tidak Percaya pada OSO
Berita Terkini Lainnya
