Setya Novanto Sebut Puan dan Pramono Anung Terima Duit E-KTP, Begini Jawaban PDIP

PDIP meminta Gamawan Fauzi blak-blakan

Jakarta, IDN Times - Sidang dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto menguak nama baru. 

Pada persidangan yang digelar hari ini, Kamis (22/3) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Novanto menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima duit sebesar USD 500 ribu.

Puan Maharani saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara Pramono Anung menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Keduanya adalah politikus dari PDI Perjuangan (PDIP).

Lantas bagaimana reaksi PDIP terhadap tudingan Setya Novanto ini?

1. Membantah tudingan Setya Novanto

Setya Novanto Sebut Puan dan Pramono Anung Terima Duit E-KTP, Begini Jawaban PDIPIDN Times/Fitang Adhitia

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah tuduhan Setya Novanto terhadap Puan Maharani dan Pramono Anung. 

"Apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit," katanya.

Baca juga: Sidang EKTP: Setya Novanto Sebut Puan Maharani dan Pramono Anung Terima Duit

2. Setya menyebut banyak nama demi status justice collaborator

Setya Novanto Sebut Puan dan Pramono Anung Terima Duit E-KTP, Begini Jawaban PDIPIDN Times/Fitang Adhitia

Hasto mengatakan Setya Novanto cenderung menyeret sebanyak mungkin nama dalam kasus EKTP demi menyandang status justice collaborator. 

"Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan," katanya.

3. PDI Perjuangan minta Gamawan Fauzi blak-blakan

Setya Novanto Sebut Puan dan Pramono Anung Terima Duit E-KTP, Begini Jawaban PDIPIDN Times/Linda Juliawanti

Hasto mengatakan partainya meminta Menteri Dalam Negeri saat Itu, Gamawan Fauzi, memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP. 

“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan 'Katakan TIDAK pada korupsi'," tulis Hasto lagi. 

Baca juga: Terseret Kasus KTP Elektronik, Ini 5 Sepak Terjang Pramono Anung

 

Topik:

Berita Terkini Lainnya