Krisis Rohingya Meningkat, Myanmar Malah Blokir Semua Bantuan

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mengumumkan bahwa pemerintah Myanmar telah memutuskan untuk memblokir akses bantuan internasional untuk warga Rohingya. Seperti dilaporkan The Guardian, beragam suplai vital seperti makanan, air bersih dan obat-obatan yang seharusnya diterima oleh ribuan warga sipil Rohingya harus tertahan, sehingga untuk sementara dikirimkan ke wilayah lain di Rakhine.

Pemerintah mengatakan kondisi keamanan tak memungkinkan untuk menerima bantuan.

Koordinator PBB untuk Myanmar berkata bahwa alasan pemerintah untuk memblokir akses bantuan karena "situasi keamanan dan larangan kunjungan pemerintah". Otoritas setempat tak memberikan izin bagi para pekerja maupun bantuan kemanusiaan untuk beroperasi seperti biasa.

"PBB saat ini sedang berdiskusi dengan pihak otoritas untuk memastikan bahwa operasi kemanusiaan bisa dilakukan kembali," ujarnya. Selama lebih dari seminggu sejak kekerasan terjadi, para staf dari badan pengungsi (UNHCR) dan badan pendidikan (UNICEF) tak melakukan pekerjaan lapangan sama sekali di Rakhine bagian utara. Ini dipastikan akan berdampak buruk terhadap warga sipil di sana.

Selain kedua organisasi tersebut, badan pangan dunia (WFP), Oxfam dan Save The Children juga terpaksa menghentikan kegiatan mereka di Myanmar. WFP sendiri khawatir hampir seperempat warga akan menderita tanpa akses reguler terhadap pangan.

Badan koordinasi urusan kemanusiaan PBB (UNOCHA) mengatakan pihaknya "sangat khawatir akan nasib ribuan orang yang terkena dampak dari konflik yang terjadi". Berbagai organisasi yang aktif beroperasi di Rakhine mengaku telah memprotes keputusan pemerintah tersebut.

Baca juga: Pejabat Senior PBB: Myanmar Sedang Melakukan Upaya Pembersihan Etnis Rohingya

Konflik terus mengalami eskalasi.

Semua berawal ketika kelompok yang diduga militan menyerang pasukan pemerintah pada 25 Agustus. Sebagai bentuk respon, militer Myanmar membalasnya hingga membunuh sekitar 400 warga. Konflik terakhir ini merupakan yang terparah dalam beberapa dekade terakhir.

Meski jumlahnya belum pasti, namun diyakini ada ratusan warga yang melarikan diri ke Bangladesh sebagai akibat konflik ini. Mereka menyebut bahwa tentara Myanmar membakar rumah-rumah mereka dan menuduh mereka membunuh orang Buddha dan Hindu.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sendiri telah bertemu dengan pemerintah Myanmar dan meminta agar kekerasan segera dihentikan. Pernyataan ini disampaikan usai ada bom yang dilemparkan ke Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta.

Baca juga: Myanmar Raih Predikat Penjahat Kemanusiaan Terburuk