Myanmar Raih Predikat Penjahat Kemanusiaan Terburuk

Amerika Serikat menempatkan Myanmar dalam daftar global sebagai pelaku terjahat dalam penyelundupan atau perdagangan manusia. Keputusan negeri Paman Sam untuk menempatkan Myanmar di level terburuk tentu bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan temuan banyaknya anak-anak yang dijadikan sebagai tentara dan perbudakan.

Dilansir Reuters, (28/6), Kementerian Luar Negeri Amerika terus mencermati masalah yang terkait dengan tindak penganiayaan penduduk muslim minoritas Rohingya di negara yang mayoritas penduduknya penganut Budha tersebut. Selain itu, ikon demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, juga telah dikritik dunia internasional atas kelalaiannya dalam merespons isu Rohingya sejak pemerintahannya berjalan tahun ini.

Amerika langsung menempatkan Myanmar di lapis ketiga atau peringkat paling bawah bersama Iran, Korea Utara dan Suriah. Penempatan satu negara di lapis ketiga akan membawa konsekuensi berupa sanksi pembatasan akses bantuan dari Amerika dan internasional.

Sebelumnya, Amerika menempatkan Myanmar di lapis kedua dan masuk daftar pantauan selama maksimal empat tahun. Dengan posisi di ranking ketiga tersebut artinya upaya Myanmar menghapus penyelundupan manusia tidak memenuhi standar minimun dan tidak ada upaya signifikan yang dilakukan.

Perbudakan modern, termasuk perdagangan manusia, perbudakan dan prostitusi masih marak terjadi. 

Keputusan ini menandai kemenangan Kantor Kementerian Luar Negeri Amerika untuk monitoring dan pemberantasan penyelundupan manusia yang secara independen memantau semua negara. Upaya ini dilakukan untuk mencegah perbudakan modern, termasuk perdagangan manusia, perbudakan dan prostitusi.

Laporan resmi tentang posisi terbaru Myanmar di level terburuk mengenai masalah penyelundupan dan perdagangan manusia tersebut nantinya akan diumumkan pada Kamis, 30 Juni 2016.

Baca Juga: Roller Coaster Keluar Rel, 8 Anak dan 2 Orang Dewasa Luka-luka.

Amerika selama ini selalu berupaya untuk mendorong Myanmar melakukan perbaikan sebagai negara yang baru keluar dari sistem pemerintahan junta militer. Selain itu mereka juga berupaya mencegah Myanmar masuk poros Tiongkok. Hal ini dilakukan demi mempertahankan kepentingan Amerika di Asia Tenggara. Pasalnya, wilayah Myanmar ini berbatasan langsung dengan Tiongkok.

Cara Indonesia mencegah terjadinya “human trafficking”.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise berpesan kepada calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Tito Karnavian supaya berfokus dalam memberantas kasus-kasus perdagangan manusia. Selain itu, Yohanna juga meminta agar Tito berupaya mereformasi internal Polri. Karena menurutnya, tidak sedikit oknum kepolisian yang terlibat dalam lingkar perdagangan manusia.

Hal ini terlihat dari tingginya kasus perdagangan manusia (human trafficking) yang menimpa anak dan perempuan di sejumlah daerah, misalnya di kabupaten Cianjur. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur mengakui, banyaknya jaringan mafia di Cianjur membuat pemerintah kesulitan menekan angka perdagangan manusia.

P2TP2A Kabupaten Cianjur mencatat setiap tahunnya selalu ada warga Cianjur yang menjadi korban trafficking. Hingga Mei 2016, tercatat lima dari 52 kasus kekerasan anak dan perempuan adalah kasus trafficking.

Angka trafficking di Cianjur memang masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan, masih banyaknya jaringan mafia yang beredar dengan modus menawarkan pekerjaan. Parahnya lagi, saat ini terdapat tiga korban trafficking yang terjangkit HIV-AIDS. Selain penyakit, tekanan mental pun mendera tiap korban. Korban banyak yang putus asa dan frustrasi berat akibat kejadian yang dialaminya.

Baca Juga: Dulu Ditolak Mentah-mentah, Kini Facebook Akan Balas Dendam ke Snapchat.