Media Independen Tutup, Demokrasi Kamboja di Ujung Tanduk

Salah satu media independen ternama Kamboja, The Cambodia Daily, mengumumkan berhenti beroperasi pada Minggu (3/9). Media berbahasa Inggris tersebut mengatakan pemerintah Kamboja menjadi penyebabnya.

Kamboja disebut dipimpin oleh seorang diktator.

Dalam edisi terakhirnya yang terbit pada Senin (4/9), editorial The Cambodia Daily memilih tajuk utama "Descent Into Outright Dictatorship". Ini mengindikasikan posisi The Cambodia Daily yang meyakini Kamboja saat ini tengah menuruni jalan menuju otoritarianisme karena dipimpin perdana menteri yang merupakan seorang diktator.

Setelah 24 tahun beroperasi dan tak sungkan-sungkan mengkritik pemerintah, The Cambodia Daily memutuskan untuk menambahkan berita terkait penangkapan pemimpin oposisi Kem Sokha pada hari Minggu. Perdana Menteri Hun Sen menuding Kem Sokha merencanakan kudeta.

Hun Sen sendiri dikenal terbiasa mengeluarkan retorika bernada kekerasan untuk menguatkan posisinya. Dalam sebuah pernyataan, Hun Sen menyebut Kem Sokha merencanakan konspirasi dengan warga asing untuk menggulingkan pemerintah.

Bahkan, ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat turut serta dalam plot tersebut. "Di balik tangannya adalah pihak yang sama, yaitu Amerika," ujarnya tanpa memberikan bukti konkret untuk mendukung tuduhannya itu.

Di bawah kendalinya, pemerintah sering melakukan penangkapan terhadap sejumlah individu yang dianggapnya mengancam. Mereka datang dari kalangan oposisi, aktivis, serta pekerja kemanusiaan. Ini selalu terjadi ketika menjelang pemilu. Tak kebetulan jika pemilu selanjutnya dilaksanakan pada 2018.

Baca juga: Teror di London Disebut Sebagai Serangan Terhadap Demokrasi

The Cambodia Daily terjerat kasus pajak.

Dalam pernyataannya, The Cambodia Daily mengatakan konflik atas tagihan pajak sebesar lebih dari Rp 84 miliar yang dikeluarkan pemerintah menjadi penanda bagaimana Hun Sen berusaha menghancurkan media itu.

"Kekuasaan untuk memutuskan pajak adalah kekuasaan untuk menghancurkan. Dan setelah 24 tahun dan 15 hari, pemerintah Kamboja telah menghancurkan The Cambodia Daily, suatu bagian istimewa dari pers bebas Kamboja," ujar pemilik media, Deborah Krisher-Steele.

Pihak The Cambodia Daily bersikeras bahwa jumlah dalam tagihan pajak yang dikeluarkan pemerintah itu dilatarbelakangi motif politik. Mereka pun meminta adanya audit yang lebih transparan dan negosiasi dengan niat baik. Tenggat waktu yang diberikan, yakni pada Senin (4/9), tak bisa dipenuhi media tersebut.

Dinas pajak Kamboja sempat mengatakan,"Koran The Cambodia Daily...telah sengaja menghindari pajak selama bertahun-tahun dengan tak membayar sepeserpun. Hun Sen sendiri sebelumnya menyebut The Cambodia Daily sebagai pencuri karena tudingan ini.

Hun Sen sendiri membela diri terkait keputusan tentang tenggat waktu. "Ketika mereka tidak membayar dan kami meminta mereka meninggalkan negara ini, mereka berkata kami diktator," ujarnya. 

Jodie DeJonge, salah satu editor, mengatakan penutupan itu adalah "pukulan untuk kebebasan pers, pukulan melawan izin untuk menyuarakan kritik, pukulan terhadap demokrasi di Kamboja". "Demokrasi di Kamboja sekarat dalam kegelapan. Siapa yang akan memberitakannya sekarang? Kami tak tahu," tambah DeJonge.

Baca juga: Atasi Terorisme, Mesir Berencana Perketat Media Sosial