Ketika Janji Aung San Suu Kyi Perangi Pelanggaran HAM Justru Diskriminasi Warga Rohingya

Masalah Rohingya masih menjadi pekerjaan yang belum terselesaikan oleh pemerintah Myanmar. Sebelumnya, operasi militer Myanmar terhadap kelompok separatis di negara bagian Rakhine menyisakan nestapa buat etnis minoritas Rohingya.

Dikutip Thenation.com, ribuan rumah etnis Rohingya dibakar dan diduga belasan perempuan diperkosa. Namun, Militer Myanmar menepis tudingan tersebut. Nestapa kembali menyapa warga Rohingya setelah insiden pembunuhan sembilan prajurit penjaga perbatasan Myanmar, 9 Oktober 2016 silam.

Sejak saat itu 100 orang tewas terbunuh, ratusan ditahan di penjara militer dan lebih dari 150.000 pengungsi dibiarkan tanpa makanan dan obat-obatan. Belasan perempuan juga mengaku diperkosa. Sebanyak 1.200 bangunan rata dengan tanah dan 30.000 orang melarikan diri.

U Aung Win, pejabat yang ditugaskan menyelidiki insiden 9 Oktober 2016 mengatakan para serdadu tidak akan memerkosa perempuan Rohingya karena mereka sangat kotor. Myanmar punya sejarah panjang mengebiri hak sipil etnis Rohingya.

Minoritas muslim di Rakhine itu tidak diakui sebagai warga negara dan sebab itu kehilangan hak untuk menikah secara resmi, mendapat pendidikan layak atau bahkan beribadah.

Baca Juga: Myanmar Raih Predikat Penjahat Kemanusiaan Terburuk

Semuanya masih bungkam.

Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi masih juga bungkam dan belum meluncurkan pernyataan resmi soal aksi kekerasan militer terhadap warga Rohingya yang telah berlangsung sejak awal Oktober. Bungkamnya tokoh demokratis peraih Nobel Perdamaian ini menuai kritik dari berbagai lembaga pemerhati HAM. Pasalnya jumlah korban yang tewas tersebut kini telah mencapai puluhan ribu orang.

Meski sudah menewaskan banyak korban dan menyebabkan ribuan warga melarikan diri, tapi Suu Kyi sebagai pemimpin bayangan Myanmar yang mengklaim posisinya berada di atas Presiden Htin Kya belum juga meluncurkan pernyataan apapun terkait aksi kekerasan ini.

Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk penerapan HAM di Myanmar, Yanghee Lee, mengritik cara Suu Kyi menangani krisis ini. Dia menyerukan agar pemerintah menginvestigasi berbagai tudingan aksi pembantaian warga Rohingya oleh militer Myanmar. Bukannya hanya merespons dengan membantah tuduhan tersebut.

Lee mendesak pemerintah Suu Kyi untuk segera bertindak dan melindungi warga sipil Rohingya. Lee menyayangkan kekerasan terhadap Rohingya selalu didukung oleh militer.

Janji hanya tinggal janji.

Suu Kyi, sebagai pemimpin Partai Persatuan Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memenangi pemilu demokratis tahun lalu, kerap vokal menyuarakan penerapan demorkasi dan HAM di Myanmar selama ini. Namun, diberitakan Nytimes.com, wanita berusia 71 tahun ini dinilai jarang bersuara terkait diskriminasi terhadap etnis Rohingya.

Sejak menjabat, Suu Kyi memang telah membentuk komisi pemberantas pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine, yang diketuai oleh mantan Sekretaris PBB Kofi Annan. Namun pada September lalu, warga Rakhine menolak kunjungan Annan yang dianggap sebagai perwakilan campur tangan asing dalam konflik tersebut.

Juru bicara Kordinasi Hubungan Kemanusiaan Myanmar, Pierre Peron, memaparkan bahwa sekitar 30.000 orang diperkirakan terlantar dan ribuan lainnya terluka menyusul bentrokan militer dengan Rohingya di Rakhine.

Kapan penderitaan Rohingya akan berakhir? Akankah Suu Kyi bertindak?

Baca Juga: Kekerasan Terhadap Etnis Muslim Rohingya Kembali Terulang, 70 Warga Tewas