Undang PSI ke Istana, Jokowi Dianggap Blunder
IDN Times/Vanny El Rahman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Julianto menyindir Presiden Joko 'Jokowi' Widodo yang dinilainya telah menggunakan hak dan wewenangnya sebagai orang nomor satu di Indonesia untuk menggalang suara sebanyak-banyaknya jelang Pilpres 2019.
1. Undang PSI ke Istana Negara
IDN Times/Vanny El RahmanKebijakan pertama yang dianggap aneh adalah ketika pria kelahiran Solo itu mengundang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Istana Negara beberapa saat lalu.
"Itu penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, Jokowi memperlihatkan sikap yang kebelet (menggalang kekuatan), sehingga beliau mengabaikan beberapa prinsip yang seharusnya tidak dilakukan oleh presiden," ujarnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (03/03).
Menurut Ferry, mengundang partai yang diketuai oleh Grace Natalie ke Istana untuk membicarakan materi kampanye dan persiapan pemilu 2019 adalah bentuk abuse of power.
Baca juga: Resmi Usung Jokowi, PSI Bisa Jadi Lumbung Suara Millennials
2. Melantik Relawan Jokowi di Istana Negara
Editor’s picks
IDN Times/Vanny El RahmanSenada dengan pernyataan Ferry, pengamat politik Hendri Satrio juga menyampaikan bahwa ada keanehan yang ditunjukkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta dalam pengambilan kebijakannya.
"Akhir-akhir ini, Jokowi seolah mengeluarkan kebijakan yang bukan dirinya. Saya tidak melihat Jokowi di dua tahun pertama kepemimpinannya pada tahun ketiga dan seterusnya," sambung Hendri.
Hal yang dimaksud Hendri adalah keputusan RI 1 untuk melantik Relawan Jokowi sebagai institusi yang membantu pencalonannya pada pilpres 2019 di Istana Negara beberapa hari yang lalu.
3. Jokowi tidak mencuri start kampanye
psi.idKendati demikian, Hendri tidak bisa mengatakan kalau yang bersangkutan telah melakukan kampanye dini. Baginya, hal ini merupakan keuntungan yang dimiliki oleh petahana.
"Sebagai petahana, itu bukan nyolong start kampanye, tapi memang ada kesempatan untuk itu. Dan selama itu tidak menyalahi aturan ya boleh-boleh saja," tutur dia.
Baca juga: Elektabilitas Jokowi di Atas Prabowo, Gerindra Ragukan Hasil Survei
Berita Terkini Lainnya
