Jaga Netralitas, Bawaslu Siapkan Peraturan Pilkada
Istimewa/Komisi Pemilihan Umum
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Fritz Edward Siregar, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan menyiapkan peraturan terkait keterlibatan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, serta anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.
Baca juga: 5 Sosok Ini Bakal Ramaikan Pilkada Jawa Barat 2018
1. Banyak anggota TNI dan Polri yang maju
IDN Times/Sukma Shakti"Hal ini kami lakukan, mengingat adanya calon dari anggota TNI dan Polri yang ikut dalam pencalonan. Kami tidak bisa menghalanginya, itu hak mereka. Untuk itu, peraturan itu akan dibuat guna menghindari potensi konflik yang dapat terjadi di setiap daerah pelaksana Pilkada," jelasnya.
Baca juga: 4 Tokoh Ini Bakal Ramaikan Pilkada Jawa Timur
2. Masih memiliki pengaruh di daerah
IDN Times/SaktiIa juga mengatakan mereka yang mencalonkan diri tersebut, masih memiliki pengaruh di daerah.
Editor’s picks
Contohnya, anggota TNI atau Polri yang mencalonkan diri masih memiliki mantan anak buah hingga hubungan dengan para pengusaha maupun pimpinan lembaga di daerah. "Kemungkinan ketidaknetralan inilah yang diduga sangat besar terjadi," jelasnya.
Baca juga: Koalisi 3 Partai Politik Ini Umumkan Nama Cagub dan Cawagub untuk Pilkada 2018
Seharusnya, mereka yang masuk dalam kategori anggota 'aktif' bisa bersikap netral. Sehingga ada keseimbangan. Namun demikian, dirinya masih belum mengungkapkan secara rinci peraturan tersebut.
3. Cari waktu untuk bertemu Panglima TNI
IDN Times/SaktiHingga kini, Bawaslu tengah mencari waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto
Sebagaimana diketahui, pada pilkada 2018 sejumlah jenderal aktif dari kesatuan TNI dan Polri akan meramaikan perhelatan bergensi tersebut. Hal ini dinilai sebagai fenomena baru yang terjadi dalam pesta rakyat lima tahunan tersebut.
Adapun kelima jenderal tersebut adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan, Kepala Korps Brimob Polri Inspektur Jenderal Murad Ismail, serta Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw.
Baca juga: 'Duo Dedi' Akan Ramaikan Pilkada Jawa Barat
Berita Terkini Lainnya
