Ahok Benarkan APBD DKI Dikunci dengan Password
Hafidz Mubarak/ANTARA FOTO
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Usai pertemuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Anies Baswedan pada 21 April lalu di Balai Kota -- yang salah satunya membicarakan pembuatan anggaran -- di media sosial tersiar kabar bahwa Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) DKI Jakarta dikunci menggunakan password. Akhirnya kabar tersebut dibenarkan oleh Ahok.
Ahok berkata tak semua pihak bisa mengutak-atik susunan anggaran APBD DKI.
Hafidz Mubarak/ANTARA FOTOSeperti dikutip dari Liputan 6, Ahok mengaku bahwa penggunaan password untuk APBD DKI Jakarta adalah gagasannya sebagai bagian dari sistem e-Budgetting yang digencarkan sejak ia dan Jokowi sama-sama menjabat di Balai Kota.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hanya eksekutif yang bisa mengubah susunan anggaran dengan syarat melakukannya bersama dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda). "Sistemnya semua (dikunci). Kalau revisi, nambah atau kurangi harus ada password dan waktu susun anggaran harus izin kami, buka bareng oleh Bappeda," kata Ahok.
Baca Juga: Ributkan e-KTP, Ahok Pernah Akan Dikeluarkan dari Komisi II
Itu adalah upaya untuk mencegah korupsi.
Hafidz Mubarak/ANTARA FOTOEditor’s picks
Penggunaan password dan prosedur perubahan susunan anggaran yang seperti demikian menyulitkan legislatif atau pihak-pihak tertentu yang ingin bermain curang dengan uang rakyat. "Jadi tidak setiap saat, tidak semua orang seenaknya ubah angka-angka dalam susun anggaran,"tambahnya.
Meski demikian, menurut Ahok, sistem e-Budgetting yang menggunakan password itu hanya bisa berjalan bila eksekutif, dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur, serta semua jajaran di bawahnya, berkomitmen untuk melawan korupsi.
Pasalnya, meski ada password, bila eksekutif berniat curang, maka korupsi APBD pun tetap bisa saja terjadi. "APBD tidak mudah diubah oleh oknum DPRD selama eksekutifnya benar. Kecuali kongkalikong iya bisa (diubah)," ujar Ahok.
Pertanyaannya: siapkah Anies-Sandiaga melanjutkan misi tersebut?
Hafidz Mubarak/ANTARA FOTOSebagai kandidat terpilih versi hitung cepat yang nampaknya akan segera dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Anies-Sandiaga diwajibkan untuk menjadi pemimpin yang bersih. Transparansi pengelolaan anggaran menjadi salah satu program aksi yang dijanjikan oleh pasangan tersebut.
Prabowo, selaku Ketua Umum Partai Gerindra, juga berjanji bahwa bila Anies-Sandiaga melakukan korupsi maka ia siap memimpin rakyat Jakarta untuk menurunkan keduanya dari kursi nomor 1 dan 2 di DKI. Oleh karena itu, usai pelantikan, warga Jakarta punya kewajiban untuk mengawasi pemimpin yang dipilihnya.
Baca Juga: Usai Mencoblos, Para Tahanan KPK Acungkan Tiga jari
Topik:
Berita Terkini Lainnya
