Kader Golkar: Lebih Elegan Setya Novanto Mundur dari 'Kursi' Ketua Umum

Langkah yang dinilai baik bagi dirinya, partai dan DPR

Jakarta, IDN Times - Dorongan berbagai pihak untuk dilakukannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Partai Golkar semakin besar. Sejumlah nama yang dianggap paling tepat menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar pun bermunculan. 

Satu di antaranya, Airlangga Hartarta yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Bahkan kabar yang berkembang, Airlangga telah meminta izin dari Presiden Republik Indonesia untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. 

Tubagus Ace Hasan Syadzily, Anggota DPR-RI yang juga Wasekjen Golkar mengatakan apa yang dilakukan oleh Airlangga dalam meminta izin dan restu dari Presiden Joko Widodo merupakan hal yang tepat.

"Sebagai pembantu Presiden, secara etikanya pak Airlangga harus mendapatkan persetujuan Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan," katanya.

Baca juga: Ace Hasan: Tekanan Publik Buat Golkar Gelar Pleno Terkait Setnov

Kader Golkar: Lebih Elegan Setya Novanto Mundur dari 'Kursi' Ketua UmumIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Pemberian restu dari Presiden ini, tambahnya, bukanlah bentuk intervensi Presiden terhadap Partai Golkar. Hal ini perlu dilakukan mengingat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Menteri di Kabinet Jokowi.

Ia pun mengatakan akan lebih elegan jika Setya Novanto mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, dengan mempertimbangkan masalah hukum dihadapinya.

Kader Golkar: Lebih Elegan Setya Novanto Mundur dari 'Kursi' Ketua UmumIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Hal senada juga diungkapkan oleh, Zulkifli Hasan Ketua MPR RI yang mengatakan alangkah baiknya yang bersangkutan mundur.

"Kalau pak Novanto mundur, itu lebih baik. Baik untuk Pak Novanto, begitu juga untuk DPR dan Golkar," katanya. 

Sebelumnya, berdasarkan hasil rapat pleno Partai Golkar menyatakan Golkar akan menunggu hasil praperadilan yang tengah diajukan Setya Novanto. 

Nantinya, hasil dari praperadilan tersebut akan menentukan untuk dilakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) atau tidak. 

Baca juga: Ketua MPR RI Zulkifli Hasan Minta Setya Novanto Ikuti Proses Hukum 

Topik:

Berita Terkini Lainnya