MCA Diduga Bermotif Politik, PKS : Jangan-Jangan Itu Kalimat Politik Juga
IDN Times/Margith Juita Damanik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pihak Kepolisian sempat menyatakan dugaan adanya motif politik dalam penyebaran ujaran kebencian dan hoax yang dilakukan oleh Muslim Cyber Army (MCA). Sebab selama ini MCA selalu mengangkat isu terkait kebangkitan Partai Komunis Indonesia, penghinaan pejabat negara, dan penganiayaan ulama.
Pernyataan tersebut menuai banyak pro dan kontra serta tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat sipil hingga pemimpin partai politik. Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menjadi salah satu yang memberikan tanggapannya.
Menurut Hidayat, di tengah tahun politik Indonesia yang semakin memanas, perlu untuk memerhatikan setiap isu dan kasus yang muncul. Termasuk soal dugaan motif politik yang dilakukan MCA.
1. Diperlukan pembuktian secara hukum
IDN Times/Margith Juita Damanik"Ya ini negara hukum kan ya. Segala sesuatu perlu dibuktikan secara hukum," kata Hidayat. Menurut Hidayat kebijakan aparat penegak hukum di Indonesia seharusnya hanya demi hukum. "Buktikanlah secara hukum," kata Hidayat.
Hal itu perlu dilakukan agar menjadi jelas di mata rakyat yang mana yang merupakan permasalahan politik. "Agar di zaman serba politik ini masih ada hukum yang ditegakkan," kata Hidayat.
Baca juga: Tidak Semua Anggota MCA Sebar Berita Provokasi, Ini 5 Hal terkait Muslim Cyber Army
2. Perlu hati-hati di tahun politik
IDN Times/Margith Juita DamanikEditor’s picks
Tahun 2018 sampai 2019 mendatang merupakan tahun politik di Indonesia. "Di tahun politik ini memang apa saja bisa ditafsirkan secara politik. Apa saja," kata Hidayat. Oleh sebab itu menurutnya penting untuk berhati-hati agar tidak mudah hanyut dalam politik dan terdistraksi kalimat-kalimat yang ternyata kalimat berunsur politik.
Hidayat mengimbau agar kasus MCA dan penyebaran ujaran kebencian serta hoax cepat ditangani dan diselesaikan. "Khawatir kalau ini berlanjut maka orang akan mengatakan hoax itu sesungguhnya apa? Dan siapa yang produksi hoax," kata Hidayat.
Menurut Hidayat pemeberantasan penyebaran hoax memang harus dilakukan dengan basis keadilan dan berlandaskan hukum. "Jangan kalau kemudian dalam tanda kutip menyerang pemerintah dianggap penyebar hoax. Tapi kalo kemudian membully para ulama atau mengkritisi, bahkan membully partai di luar pemerintah, tidak dipermasalahkan," kata Hidayat.
3. Polisi sebaiknya tidak perlu bicara soal politik
IDN Times/Margith Juita DamanikHidayat sempat mempertanyakan kemungkinan adanya unsur politik dari kalimat pihak Kepolisian. "Ya jangan-jangan pernyataan itu sendiri politis. Baginya, seharusnya polisi tidak boleh terseret ke dalam politik dan tetap berdiri tegak untuk hukum di Indonesia.
Selain itu, menurut Hidayat, polisi sebaiknya juga tidak perlu berbicara soal politik. "Sebaiknya polisi ngomongnya hukum karena polisi itu adalah penegak hukum bukan pengikut parpol maupun pengikut kepentingan politik apapun," kata Hidayat.
Baca juga: Polri Beberkan 4 Cara Kerja Muslim Cyber Army Sebarkan Hoax
Berita Terkini Lainnya
