Bawaslu Ajak Masyarakat Berantas Adu Domba dan Politik Uang selama Pemilu
IDN Times/Linda Juliawanti
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus melakukan upaya pencegahan politik uang, ujaran kebencian, dan adu domba dalam perhelatan Pilkada Serentak dan Pemilu.
Kali ini, Bawaslu menggandeng elemen masyarakat dari perguruan tinggi sampai tokoh agama untuk melakukan deklarasi tolak politik uang dan adu domba di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/4).
"Menjadikan Pemilu sepenuhnya milik rakyat mendapatkan banyak tantangan, maraknya politik uang, ujaran kebencian, dan kasus-kasus penghinaan, penghasutan, dan adu domba yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk kepentingan kemenangan. Padahal undang-undang telah secara tegas melarang itu," ujar Ketua Bawaslu, Abhan, dalam sambutannya.
1. Ajak perguruan tinggi, ormas, hingga tokoh agama
ANTARA FOTO/Anis EfizudinPada deklarasi ini, Bawaslu menggandeng sejumlah elemen masyarakat untuk turut bekerja sama memberantas politik uang dan adu domba.
Baca juga: Melawan Politik Uang di Tengah Mahalnya Biaya Politik
"Yang hadir dari ormas, pimpinan perguruan tinggi, lembaga pemantau Pemilu, dan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Pagi ini kita sama-sama lakukan dengan action deklarasi tolak dan lawan politik uang, hasutan dan adu domba dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2018," ujar Abhan.
2. Politik uang dan adu domba merupakan momok demokrasi
IDN Times/Sukma ShaktiAbhan mengatakan politik uang dan adu domba menjadi ketakutan pihaknya selaku penyelenggara dan masyarakat karena dapat mencederai makna demokrasi.
"Kita melihat politik uang, penghinaan, hasutan dan adu domba dalam kampanye pilkada dan pemilu merupakan momok demokrasi yang meluaki demokrasi yang mencederai hasil demokrasi. Maka dengan inisiasi elemen masyarakat ini kami sangat menyambut baik dan Bawaslu akan bersinegi terus bersama elemen masyarakat," lanjutnya.
3. Pemilu dan pilkada merupakan tanggung jawab bersama
IDN Times/Linda JuliawantiBawaslu, kata dia, tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa dukungan seluruh bangsa ini dalam mensukseskan pilkada dan pemilu 2019 yang bebas politik uang, bebas penghinaan dan bebas adu domba.
Editor’s picks
"Pemilu saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama bukan hanya pihak penyelenggara, KPU dan Bawaslu saja tapi seluruh komponen masyarakat," kata dia.
4. Bukan kali pertama lakukan deklarasi anti politik uang dan SARA
IDN Times/Linda JuliawantiLebih lanjut Abhan menyampaikan bahwa deklarasi ini bukan kali pertama digelar. Sebelumnya, Bawaslu juga pernah menggelar deklarasi tolak politik uang dan SARA bersama pemerintah, platform penyedia aplikasi, dan partai politik.
"Kami sampaikan bahwa gerakan tolak politik uang, hasutan, dan adu domba ini pernah kami lakukan terhadap kementerian dan partai politik. Sekarang kami ajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama Bawaslu mengkampanyekan tolak dan lawan politik uang, ujaran kebencian, hasutan, adu domba, penghinaan," imbuhnya.
"Pelanggaran itu merusak proses demokrasi, kita berharap demokrasi Indonesia pemilu kita adalah pemilu yg bermartabat sehingga pelanggaran itu harus ditolak bersama," tandasnya.
Adapun sejumlah elemen yang hadir mewakili perguruan tinggi ada Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta (UNI), UPN Veteran Jakarta, Universitas Ibnu Chaldun,Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UIVIJ), Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Universitas PamuIang (UNPAM), Universitas Paramadina, Perbanas Institute, Universitas Pancasila (UP).
Universitas Jayabaya, Universitas YARSI, Universitas Mercu Buana (UMB), Universitas Borobudur (UB), Universitas Budi Luhur (UBL), Universitas Nasional (UNAS), Universitas Tarumanagara (UNTAR), Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, dan STKIP Muhammadiyah Bogor
Kemudian mewakili organisasi Pemantau/Penggiat PemiIu turut hadir JPPR, Perludem, KODE, TEPI, PPUA Disabilitas, KOPEL, RUBIK, INDEMO AGENDA,LAPESDAM, AMAN, PuskapoI UI, hingga Riset Indonesia.
Tokoh agama yang hadir adalah Majelis Ulama Indonesia, PB NU, PP Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PP Aisiyiah, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Persatuan Islam (Persis), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).
Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Wanita Katolik Republik Indonesia, Ikatan Sarjana Katholik, Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Prajaniti Hindu Darma Indonesia, Pinandita Sanggraha Nusantara, Wanita Hindu Darma Indonesia (WHDI), Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), Majelis Agama Budha Theravada Indonesia (Magabudhi), Majelis Budayana Indonesia (MBI), Majelis Tinggi Agama Konghucu (Matakin), Gerakan Pemuda Agama Konghucu, Pemuda Muhammadiyah.
Gerakan Pemuda ANSOR, Fatayat Nahdlatul Ulama, Ikatan Mahasiswa Muhamamadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Ikatan Pelaiar Nahdlatul Ulama (IPNU), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesi IPMKRI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU).
Kopri PMII, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Perhimpunan Penyandang Disabilitas (PPDI), Pemuda Panca Marga, Gema Sultra, Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan (GPSP), LKK-PBNU, MHDI, Pemuda Muslim, Nasyiatun Aisiyah
Selain itu hadir juga lembaga survei dari Lembaga Survei Indonesia, Indo Barometer, PopuIi Center, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3es), Charta Polita, Indikator, Lingkaran survei Indonesia, dan Poltraking.
Baca juga: Pengamat: Produsen Hoax Mengincar Kekuasaan
Berita Terkini Lainnya
