Pilkada 2018: Kapolri Perintahkan Setiap Kapolda Petakan Potensi Konflik
Antara Foto/Sigit Kurniawan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian meminta setiap Kapolda dan Kapolres memetakan potensi konflik di daerahnya masing-masing menyusul pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada Juni tahun ini.
"Minggu ini saya perintahkan kepada semua jajaran di tingkat Mabes Polri, di tingkat Polda, Polres, buat laporan untuk menjelaskan potensi daerah yang dianggap rawan konflik," kata Tito di Mabes Polri, Kamis (11/1).
Tito mengatakan potensi konflik antara lain bisa dideteksi dengan adanya mobilisasi massa dan jumlah pasangan calon yang akan bersaing dalam Pilkada.
1. Tiga level kerawanan
BBC.comTito mengatakan peta konflik bisa dibagi dalam tiga level, yakni sangat rawan, rawan, dan kurang rawan. "Kurang rawan misal satu paslon, otomatis sudah berkuranglah. Kerawanan konflik relatif kecil sekali," jelas Tito.
Tito memberi tenggat kepada anak buahnya untuk menyelesaikan peta kerawanan paling lambat hari Minggu ini. Sehingga hari Senin bisa dibuat tabel kerawanan masing-masing daerah.
"Mereka harus kirimkan ke Mabes dan Mabes bisa buat tabel daerah mana yang masuk sangat rawan," kata Tito.
Baca juga: Jelang Pilkada, Kapolri Pastikan Tak Ada Proses Hukum Bagi Pasangan Calon
2. Jumlah pasukan sesuai tingkat kerawanan
Editor’s picks
IDN Times/Indiana MaliaTito mengatakan jumlah personel pengamanan yang akan dikerahkan saat Pilkada akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing daerah.
Untuk daerah yang masuk kategori rawan konflik, kata Tito, akan disiapkan pasukan back up. "Pasukan di Polda ada yang standby, baik Polri maupun TNI," kata Tito.
Selain menyiagakan pasukan, Tito melanjutkan, pihaknya juga akan mengaktifkan cooling system, yaitu pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menyuarakan Pilkada damai.
"Mereka berkampanye juga untuk mendinginkan suasana," ujarnya.
3. Anggota yang ikut Pilkada harus mundur
IDN Times/Indiana MaliaDalam kesempatan tersebut, Tito juga meminta anak buahnya yang mengikuti Pilkada segera mengundurkan diri sebelum 12 Februari 2018.
"Pengunduran diri sesuai Perkap diajukan bagi mereka yang hendak berkontestasi. Begitu pengunduran diri dilakukan, saya sudah melakukan langkah-langkah untuk menonjobkan," kata Tito.
Baca juga: Banyak Jenderal Polisi Maju Pilkada, Ini Tanggapan Kapolri
Topik:
Berita Terkini Lainnya
