Kemendag akan Impor Beras 500 Ton, Pengamat: Kenapa Buru-Buru?

Kebijakan Kemendag menuai polemik

Jakarta, IDN Times - Rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka impor beras 500 ribu ton dari Thailand dan Filipina menuai polemik. Pasalnya, pada Februari mendatang akan memasuki masa panen raya. Para petani pun terancam dirugikan akibat rencana impor beras tersebut.

1. Kebijakan impor beras Kemendag dipertanyakan

Kemendag akan Impor Beras 500 Ton, Pengamat: Kenapa Buru-Buru? IDN Times/Indiana Malia

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Indonesia Prof Tjipta Lesmana mempertanyakan rencana yang digulirkan Kemendag tersebut. Merujuk pada Pasar Induk Cipinang, sejak akhir Desember 2017 harga beras memang bergerak naik. Namun, hal itu bukan berarti stok beras berkurang.

"Gubernur Sulsel menyatakan wilayahnya kelebihan beras, begitu pula Gubernur NTB yang mengkritisi kebijakan Kemendag," kata Tjipta dalam diskusi Dinamika Harga dan Impor Beras di Jakarta, Rabu (17/1).

Menurut Tjipta, akar permasalahan terletak pada data yang tak akurat, baik dari BPS, Bulog, Kemendag, maupun Kementan. Selain itu, data terkait kebutuhan konsumsi beras masyarakat Indonesia juga tak jelas.

"Yang saya tekankan di sini, kita bisa lolos dari masa sulit 2016-2017 saat dihantam bencana La Nina dan El Nino tanpa impor beras. Lantas mengapa sekarang harus impor?" katanya.

Baca juga: Soal Beras Impor 500 Ribu Ton, Begini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

2. Impor beras oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) melanggar undang-undang

Kemendag akan Impor Beras 500 Ton, Pengamat: Kenapa Buru-Buru? Antara Foto/Aditiya Pradana Putra

Sebelum menyerahkan wewenang impor beras pada Perum Bulog, Kemendag memerintahkan PPI untuk melakukan impor beras. Menurut Tjipta, hal itu melanggar undang-undang karena sedari awal hal itu adalah wewenang  Perum Bulog.

"Pemerintah kurang memberdayakan Bulog. Harusnya Bulog nomor satu, dikasih kewenangan sepenuhnya terkait stok beras. Kalau ada stok beras berbeda-beda di setiap daerah, ini kewajiban Bulog. Bulog punya kewajiban membeli beras dari petani berapa pun harganya. Kalau Bulog tak ada uang, pemerintah berkewajiban ngasih," kata Tjipta.

3. Indonesia akan memasuki masa panen

Kemendag akan Impor Beras 500 Ton, Pengamat: Kenapa Buru-Buru? Antara Foto/Harviyan Perdana Putra

Tjipta menilai, kebijakan Kemendag terasa aneh lantaran petani Indonesia akan memasuki masa panen pada awal Februari mendatang. Sesuai peraturan, kebijakan impor beras baru dapat diputuskan dalam jangka waktu 1-2 bulan, sementara yang dilakukan Kemendag amat mendadak.

"Kecuali saat pemerintah mengumumkan impor beras, kapal yang bawa beras sudah jalan ke sini. Mengapa Kemendag ngebet banget pengen impor beras? Perlu diingat pula, selama 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK tak pernah ada impor beras," tandasnya.

4. Kemendag: Impor beras untuk memastikan cadangan beras cukup 

Kemendag akan Impor Beras 500 Ton, Pengamat: Kenapa Buru-Buru? Antara Foto/Rahmad

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan impor beras dilakukan untuk memastikan cadangan beras Bulog tetap tersedia mengingat Bulog sedang melakukan operasi pasar. Selain itu kebijakan ini juga telah dirapatkan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

"Bulog ditugaskan melakukan impor sampai 500 ribu ton. Ini dibutuhkan untuk memastikan cadangan beras Bulog tetap tersedia mengingat di Bulog sedang dilakukan operasi pasar. Dari situ kami menggelontorkan 15 ribu ton beras per hari ke pasar untuk menekan dan mengendalikan harga beras  yang gak kondusif bagi masyarakat. Gapnya terlalu tinggi karena pasokan kurang, sehingga harus segera dipasok dari beras Bulog," kata Nurwan saat dihubungi IDN Times.

Karena pasokan beras Bulog adalah beras cadangan, lanjut Nurwan, maka harus digantikan melalui impor beras tersebut. Nurwan menjelaskan, Bulog juga diperintahkan untuk melakukan penyerapan gabah dan beras hasil panen sehingga para petani tak perlu khawatir. Dia mengklaim, petani akan mulai panen pada awal Maret 2018. 

"Penyerapannya itu diwajibkan untuk memperkuat cadangan beras Bulog. Jadi kok ceritanya malah kebalik, stok beras dibilang surplus? Enggak. Ini sudah dirapatkoordinasikan, sudah diputuskan harus impor karena stok kurang. Ini terlihat dari harga yang terlalu jauh dari harga eceran tertinggi pemerintah," tandasnya.

Baca juga: Harga Beras Naik, Kepanikan Sesaat Jadi Sebabnya

Topik:

Berita Terkini Lainnya