Ada Aturan Berkampanye di Media Sosial, Seperti Apa?
IDN Times/Sukma Shakti
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merancang peraturan untuk berkampanye di media sosial yang ditujukan untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Menurut Ketua KPU Arief Budiman, sejauh ini KPU baru memiliki peraturan kampanye di media sosial untuk Pilkada serentak 2018.
“Cuma PKUP (Peraturan KPU) yang kampanye itu baru tentang Pilkada, PKPU untuk pilpres sampai hari ini belum diundangkan,” kata Arief dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/5).
1. Masih dalam pembahasan dengan DPR dan pemerintah pusat
IDN Times/Sukma ShaktiProses kampanye di media sosial untuk Pilpres 2019 dalam proses konsultasi dengan pemerintah dan DPR sesuai amanah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Sedang dalam proses konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Kalau sudah selesai baru kita akan tetapkan,” sebutnya.
Baca juga: Bawaslu Larang Buruh Kampanye Pemilu saat May Day
2. Seperti apa sih aturan kampanye di media sosial?
Marketingland.comJika nantinya aturan ini sudah ditetapkan, maka tiap partai politik (parpol) akan mendaftarkan 1 akun mereka pada media sosial yang ada seperti Twitter atau Facebook. Nantinya KPU akan mengumumkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat perihal akun resmi itu.
“KPU akan publikasikan ke masyarakat ‘Ini akun resmi para peserta pemilu. Mohon percaya akun resmi’,” ucap Arief.
3. Awas akun palsu!
Editor’s picks
IstimewaJika tidak dibuat demikian, Arief khawatir akan mncul akun palsu. Ia mengimbau masyarakat tidak mudah percaya dengan akun selain akun resmi yang didaftarkan.
“Karena pasti ada ribuan akun dibikin. Kalau akun tidak resmi jangan mudah percaya. Karena yang bisa diingatkan dan diberi sanksi oleh KPU akun resmi itu,” ujarnya.
4. Tindakan bagi pelanggaran kampanye di media sosial
IDN Times/Teatrika PutriDi luar akun resmi parpol, akun-akun palsu itu akan dikategorikan dalam Undang-Undang ITE.
“Akun-akun lain diatur UU lain, misal UU ITE. Kalau ribut soal ada fitnah, hina, ada UU lain yakni uu tentang keamanan dan ketertiban,” sebutnya.
5. Bantuan oleh kominfo dan polisi
IDN Times/Helmi ShemiAnggota Bawaslu Rahmat Bagja menambahkan, dalam konteks Pilkada, Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta polisi dalam menindak akun-akun bermasalah yang melanggar ketentuan kampanye di media sosial.
“Sudah ada yang di takedown di freeze (akun-akun bermasalah). Kami blm pegang data (berapa banyak) karena yang pegang itu Mabes Polri. Ya 20 hari sudah selesai ditindak. Nanti kami merekomendasikan ke Kominfo atau Bareskrim mabes Polri. Atau kalau yang berhubungan dengan fitnah bisa kategori pidana umum atau ITE. Nanti langsung mabes Polri akan tangani,” pungkasnya.
Baca juga: Menag Lukman Hakim Minta Rumah Ibadah Tak Digunakan Jadi Alat Kampanye
Topik:
Berita Terkini Lainnya
