Mengenal IPDN, Kontroversi dan Sejarahnya
IDN Times/Fitang Budhi Adhitia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri hari ini resmi mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa yang ke-7 dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Gelar kehormatan ini diberikan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Pemberian gelar ini sempat tertunda selama 1,5 tahun.
1. Didirikan oleh Soekarno
IDN Times/Fitang Budhi AdhitiaPada masa awal kemerdekaan RI, sejalan dengan penataan sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun daerah semakin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahannya.
Oleh karena itu Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno membangun kampus ini untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga kader pamong praja, maka pada tahun 1948 dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yaitu Sekolah Menengah Tinggi ( SMT ) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas ( SMPAA ) di Jakarta dan Makassar hingga saat ini menjadi IPDN.
Baca juga: Mengenal Sosok Ketua Umum PDIP Megawati, Putri Sulung Bung Karno
2. Dulu dikenal dengan nama STPDN
IDN Times/Fitang Budhi AdhitiaSebelum berganti nama menjadi IPDN, institut milik Kementerian Dalam Negeri ini dulu lebih dikenal dengan nama Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).
Editor’s picks
Namun beberapa kali kampus ini pernah tersandung masalah terkait kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan milik Kementerian Dalam Negeri tersebut yang dilakukan oleh oknum senior kepada juniornya.
Oleh karena kasus tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri diminta untuk berbenah memperbaiki standar pendidikan di kampus tersebut.
Pada tanggal 10 Oktober 2007, dalam sebuah sidang kabinet, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menggabungkan STPDN dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi IPDN menyusul terungkapnya kasus kekerasan yang terjadi di STPDN tersebut.
3. Kontroversi IPDN
IDN Times/Fitang Budhi AdhitiaIPDN sering sekali menuai kontroversi terkait sistem pendidikan institut tersebut. Tercatat beberapa orang meninggal dunia dalam ospek mahasiswa baru yang dilakukan oleh IPDN.
Jumlah orang yang meninggal dari tahun 1993-2007 diperkirakan 35 orang. Angka kematian tersebut rata-rata disebabkan oleh perlakuan tidak layak dari senior kepada mahasiswa baru.
Salah satu korban yang menarik perhatian masyarakat luas adalah pada tahun 2007 silam. Yaitu taruna asal Sulawesi Utara Cliff Muntu meninggal dunia dengan cara tidak wajar yang diduga akibat dianiaya oleh seniornya.
Pada kasus Cliff Muntu tersebut, IPDN diduga berusaha menutupi penyebab kematian mahasiswa tersebut dengan cairan formalin.
Baca juga: Megawati Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari IPDN
Berita Terkini Lainnya
