Debat Pilkada Jabar: Cara Para Calon Menepis Utang Politik

Jakarta, IDN Times - Debat publik perdana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 digelar pada Senin (12/3) malam. Debat ini diikuti empat pasangan calon yang akan maju dalam Pilgub Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil- UU Ruzhanul Ulum, Tubagus Hasauddin - Anton Charliyan, Sudrajat - Ahmad Syaikhu, dan Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi.

Salah satu pertanyaan yang dilontarkan kepada empat pasangan calon ini adalah tentang politik utang budi. Apa yang akan mereka lakukan jika nantinya terpilih kemudian ada pendukung yang meminta jatah proyek? Berikut jawaban masing-masing calon yang disiarkan secara langsung oleh Kompas TV:

1. Ridwan Kamil: Sistem online mencegah politik balas budi

Antara Foto/Agung Rajasa

Ridwan Kamil mengatakan siapa pun boleh ikutan dalam proyek pemerintah selama memenuhi syarat dan tidak melanggar aturan. Sementara untuk mencegah politik balas budi, pihaknya akan menerapkan sistem online lelang seperti yang ia aplikasikan di Kota Bandung. "Kami ada sistem e-catalog, itu memudahkan," katanya.

Baca juga: Debat Pilgub Jabar: Begini Solusi Para Calon Mengatasi Kemiskinan

2. Tubagus Hasanudin: Tidak ada mahar politik

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

• Sampaikan Pidato Politik, Anies: Kami Ingin Perbaikan untuk Indonesia
• Istana Benarkan Jokowi Bakal Lantik Menteri dan Wamen Besok!
• Dikabarkan Ditunjuk Presiden Jadi Dubes AS, Wishnutama: Belum Tahu

Antara Foto/Agung Rajasa

Sementara Tubagus Hasanudin mengatakan pihaknya tidak menggunakan mahar politik, sehingga tidak ada utang politik kepada siapapun, termasuk kepada partai-partai yang mendukungnya. "Dari awal kami menolak mahar dan tidak pernah menyerahkan mahar. Jadi kami komit hanya akan berjuang untuk rakyat," katanya. 

3. Sudrajat: Transparansi kuncinya

Antara Foto/Agung Rajasa

Adapun Sudrajat mengatakan utang budi politik tidak akan terjadi jika pasangan tidak dibebani dengan logistik pemilu. Sementara untuk mencegah KKN dalam penentuan pemenang proyek, caranya dengan membuat proses proyek tersebut menjadi transparan. "Kalau masalah proyek, Jawa Barat sudah terbuka, sangat transparan," katanya.

4. Dedi Mulyadi: Sponsor jadi penyebab utang budi politik

Antara Foto/Agung Rajasa

Sementara Dedi Mulyadi mengatakan sehebat apapun sistem yang diterapkan, tapi kalau pencalonannya disponsori swasta yang memiliki kepentingan bisnis di Jawa Barat, maka akan sulit untuk melepaskan diri dari utang budi politik. "Pencalonan kita tidak boleh disponsori oleh swasta yang memiliki kepentingan di Jawa Barat," katanya.  

Baca juga: Debat Pilgub Jabar: Begini Jurus Para Calon Melawan Korupsi