Pilkada 2018: Jokowi Minta TNI-Polri Petakan Daerah Rawan

Apakah daerahmu termasuk salah satunya?

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memerintahkan Institusi TNI dan Polri membuat peta daerah rawan saat Pilkada 2018. Peta rawan itu nantinya akan dijadikan panduan saat melakukan pengamanan.

1. 171 daerah menggelar Pilkada secara serentak 

Pilkada 2018: Jokowi Minta TNI-Polri Petakan Daerah Rawan IDN Times/Akhmad Mustaqim

Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan ada 171 daerah yang akan mengikuti Pilkada secara serentak pada Juni 2018. Namun ia tidak menjelaskan daerah mana saja yang termasuk kategori rawan.

"Beliau juga memerintahkan agar TNI dan Polri menetapkan potensi konflik dari 171 wilayah. Yang kira-kira rawan kemudian melihat tingkat kerawanannya seperti apa," kata Tito Karnavian di Mabes TNI, Selasa (23/1).

Baca juga: Pilkada 2018: Ini Jumlah Kekayaan 4 Paslon Pilkada Jabar

2. Kalimantan Barat Masuk daftar daerah rawan

Pilkada 2018: Jokowi Minta TNI-Polri Petakan Daerah Rawan IDN Times/Akhmad Mustaqim

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Muhammad Iqbal menjelaskan salah satu daerah yang rawan konflik adalah Kalimantan Barat. "Ada beberapa, kan udah tahu. Kalimantan Barat misalnya," ujar Iqbal.

3. Kerawanan dilihat dari partai pendukungnya

Pilkada 2018: Jokowi Minta TNI-Polri Petakan Daerah Rawan IDN Times/Akhmad Mustaqim

Iqbal mengatakan kerawanan suatu daerah bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya kerawanan dari internal pasangan calon itu sendiri, seperti partai pendukungnya.

"Kita bisa mengategorikan kerawanan dengan beberapa hal, pertama paslon, dari identifikasi asal, partai pendukung, dan beberapa juga itu yang tidak bisa disebutkan," ujarnya.

4. Daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi dan rawan bencana masuk daftar rawan

Pilkada 2018: Jokowi Minta TNI-Polri Petakan Daerah Rawan IDN Times/Akhmad Mustaqim

Lebih lanjut, Iqbal menyebutkan karakteristik daerah juga menjadi catatan. Ada beberapa hal yang menjadikan suatu daerah menjadi rawan, mulai dari angka kriminalitas yang tinggi sampai daerah rawan bencana.

"Kedua Karakteristik daerah, angka kriminalitas, background profiling dan juga kita lihat wilayah atau kondisi alam disitu," lanjut Iqbal.

Baca juga: Pilkada 2018: 10 Juta Pemilih Pemula Terancam Tak Bisa Memilih

 

Topik:

Berita Terkini Lainnya