Mendagri: 360 Kabupaten/Kota Rawan Korupsi
Kemendagri.com
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti pejabat daerah agar mewaspadai area rawan korupsi. Hal itu terkait maraknya pimpinan daerah petahana yang terjaring operasi tangkap tangan KPK.
1. Kepala daerah disoroti selama 24 jam
Kemendagri.comTjahjo menyebut kepala daerah saat ini sedang menjadi sorotan para penegak hukum. Tak tanggung-tanggung Tjahjo menyebut mereka disorot selama 24 jam.
"Saya ingatkan kepada rekan rekan di daerah bahwa saat ini kalian menjadi sorotan 24 jam oleh penegak hukum sehingga area rawan korupsi harus diperhatikan," kata Tjahjo Kumolo ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Seperti dilansir dari Antara.
Baca juga: Lelang 4 Mobil Mewah Milik Koruptor, KPK Sumbang Dana Rp1,8 Miliar ke Negara
2. Area dana hibah, bantuan sosial dan pajak rawan korupsi
IDN Times/Margith Juita DamanikTjahjo menyebutkan sejumlah area yang memiliki intensitas rawan korupsi antara lain perencanaan, dana hibah dan bantuan sosial dan pajak. Termasuk area belanja barang dan modal.
"Sekarang yang difokuskan oleh penegak hukum juga area belanja barang dan modal," kata Tjahjo.
Editor’s picks
3. OTT karena inspektorat belum optimal
ANTARA FOTO/Humas Pemprov LampungTjahjo mengatakan banyaknya pejabat daerah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lepas dari masalah inspektorat daerah yang belum bekerja optimal.
"Inspektorat daerah belum bekerja optimal, fungsi pembinaan, pencegahan kepada aparat di daerah hingga desa, belum berjalan optimal," katanya.
4. Sekitar 360 daerah rawan korupsi
ANTARAFOTOFebruari lalu Tjahjo menyebut ada 360 kabupaten/kota rawan korupsi. Tjahjo menyebut fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengarah ke 360 daerah tersebut.
Tjahjo juga telah bertemu pimpinan KPK di Jakarta pada Senin (26/2) untuk berkoordinasi dan supervisi pencegahan korupsi.
Dari hasil pertemuan tersebut, KPK menyampaikan kepada Mendagri bahwa ada daerah yang telah diawasi selama satu tahun oleh KPK, namun pejabat daerahnya masih juga terkena operasi tangkap tangan (OTT).
Baca juga: Pesan KPK Kepada Finalis Puteri Indonesia: Cerita Lalu Jangan Terulang Kembali
Topik:
Berita Terkini Lainnya
