Mayoritas Warga Australia Setuju Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis

Pemerintah Australia menggelar jajak pendapat untuk mengetahui apakah pernikahan sesama jenis perlu disahkan ke dalam bentuk Undang-undang. Dalam jajak pendapat yang dilakukan pada hari Selasa (10/10) itu, sekitar 62,5 persen pemilih atau setara dengan 10 juta warga Australia menyatakan setuju.

Menurut Biro Statistik Australia , seperti dikutip dari Reuters, angka tersebut jauh di atas perkiraan. Sebab, pada minggu lalu, jumlahnya masih sekitar 9,2 juta. Angka ini juga mengungguli referendum pernikahan sesama jenis yang dilakukan pemerintah Irlandia pada tahun 2015 lalu. Saat itu, warga Irlandia yang setuju dengan pernikahan sesama jenis hanya sekitar 60 persen.

Akan jadi negara ke-25 yang melegalisasi pernikahan sesama jenis.

Angka 10 juta warga tersebut diporeleh dari perkiraan berdasarkan dari kotak suara yang masuk kembali ke biro statistik negara tersebut. Jajak pendapat ini akan ditutup pada tanggal 7 dan akan diumumkan pada tanggal 15 November 2017 mendatang.

Jika pemerintah menyetujui, maka Australia akan menjadi negara ke-25 di dunia yang melegalisasi pernikahan sesama jenis. Sebelumnya negara-negara seperti Amerika Serikat, Irlandia, Brazil, Finlandia, Inggris, dan Belanda serta beberapa negara Eropa dan Amerika Latin lainnya telah melegalkan pernikahan sesama jenis. 

Baca juga: Diam-diam, Daftar Pernikahan Sesama Jenis Ini Pernah Terjadi di Indonesia

Mendapat penolakan dari sejumlah pihak.

Pun demikian, jajak pendapat ini mendapat penolakan dari beberapa pihak. Salah satunya berasal dari The Coalition for Marriage. Mereka mengampanyekan "Tidak" untuk pernikahan sesama jenis dengan membuatkan tulisan asap berbunyi "No" (Tidak) di langit kota Melbourne.

Penolakan lain dilakukan oleh Uskup Agung Glenn Davies dari Gereja Anglikan Australia. Dia tetap bersikeras menolak pernikahan sesama jenis bagi warga Australia. "Saya menganggap konsekuensi hilangnya gender dari dari konstruksi perkawinan akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki bagi masyarakat kita, kebebasan berbicara, kebebasan hati nurani, dan kebebasan beragama," ujarnya.

Baca juga: Di Inggris Sekalipun, Kekerasan Terhadap LGBT Terus Meningkat