Turki Ancam Akan Biarkan Pengungsi Suriah Masuk ke Eropa

Jumat (25/11) presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mengancam akan membatalkan perjanjian untuk menutup perbatasan Turki dan menahan para pengungsi Suriah untuk tak masuk ke Eropa. Ancaman ini menyusul keputusan parlemen Uni Eropa yang meminta pemerintah untuk menghentikan sementara pembicaraan tentang bergabungnya Turki ke Uni Eropa.

Erdoğan dan pemerintah Uni Eropa menggunakan pengungsi sebagai alat politik.

Dikutip dari The Guardian, pada hari Kamis (24/11) parlemen Uni Eropa meminta pemerintah untuk membekukan pembicaraan tentang rencana masuknya Turki ke Uni Eropa. Tak butuh waktu lama untuk presiden Turki memberi ancaman bila hal itu sampai terjadi -- sebuah langkah klasik dari Erdoğan. Dalam sebuah konferensi sehari setelahnya, Erdoğan mengancam Uni Eropa dengan memberi pernyataan bahwa:

Kalian kebingungan saat ada 50.000 pengungsi datang ke Kapikule (perbatasan Bulgaria) dan mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi bila perbatasan Turki dibuka. Jika kalian bertindak lebih jauh (untuk menghentikan upaya Turki masuk ke Uni Eropa), maka kami akan buka perbatasan. Aku dan rakyatku takkan terpengaruh oleh ancaman kalian. Jangan lupa, kalian membutuhkan Turki.

Ini adalah ancaman langsung pertama yang dikeluarkan oleh Turki kepada Uni Eropa. Permintaan parlemen Uni Eropa tersebut memang hanya bersifat simbolik dan belum tentu dipenuhi oleh pemerintah anggota.

Namun, pejabat-pejabat Turki menilai peristiwa itu menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh kemitraan antara Turki dan Uni Eropa. Setelah ancaman dari Erdoğan itu, Jerman, Prancis dan mayoritas anggota Uni Eropa menyatakan akan tetap melaksanakan pembicaraan mengenai upaya bergabungnya Turki dengan Uni Eropa.

Baca Juga: Di Balik Mahalnya Pakaian Bermerek, Ada Anak-anak Pengungsi Suriah yang Tereksploitasi

Parlemen Uni Eropa mengecam tindakan yang diambil pemerintah Turki paska kudeta gagal.

Hubungan Uni Eropa dan Turki memburuk setelah kudeta gagal pada bulan Juli 2016. Dikutip dari bbc.com, parlemen Uni Eropa mengecam respon Erdoğan setelah peristiwa tersebut di mana ia memecat 100.000 orang (termasuk pegawai negeri dan akademisi), memenjarakan 37.000 orang, serta menutup 167 media karena mereka semua diduga terlibat dalam upaya kudeta itu.

Parlemen Uni Eropa menyatakan bahwa pemerintah Turki telah bertindak tak proposional untuk merespon peristiwa Juli 2016. Mereka meragukan usaha Turki untuk mengadopsi nilai-nilai Uni Eropa sebagai syarat menjadi anggota salah satu blok regionalisme terbesar di dunia tersebut. Uni Eropa memiliki kriteria bagi negara yang ingin bergabung menjadi anggota, antara lain, stabilitas institusi yang menjamin demokrasi, hukum, hak asasi manusia serta perlindungan bagi kelompok minoritas.

Meski demikian, nampaknya memang Uni Eropa takkan berani untuk membuat Erdoğan lebih marah mengingat betapa pentingnya peran yang dimainkan Turki dalam isu pengungsi, terlebih dengan semakin populernya partai dan gerakan sayap kanan di Eropa yang menolak kehadiran pengungsi. Lagi-lagi ini adalah politics as usual.

Baca Juga: Kelompok Anarkis Yunani Mengubah Hotel untuk Jadi Tempat Tinggal Pengungsi​