Meski Modern, Hong Kong Terancam Masalah Sampah
Alamy via BBC
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Hong Kong, IDN Times - Selama ini, Hong Kong dikenal sebagai sebuah pulau kecil yang modern dan kaya. Bahkan, biaya hidup di sana tergolong paling mahal di Asia. Namun, kenyataan ini bertolak belakang dengan permasalahan sampah yang kian mengancam.
1. Per tahun, 5,6 juta ton sampah dibuang di tempat pembuangan sampah
South China Morning PostMenurut laporan Reuters, setiap tahun ada dua pertiga atau 5,6 juta ton sampah yang dibuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah. Sementara itu, sisanya yang sangat sedikit masuk ke tempat daur ulang sampah. Mayoritas merupakan limbah kering seperti koran, kardus dan buangan kantor.
Selama beberapa bulan belakangan, tumpukan di tempat pembuangan sampah semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran. Biro Lingkungan Hong Kong menyebut selama 30 tahun terakhir ada peningkatan sampah padat sebesar 80 persen yang dibuang warga sehari-hari. Padahal, populasi Hong Kong hanya bertambah sebesar 36 persen.
Baca juga: Jakarta Dapat 'Kado' Tahun Baru 780 Ton Sampah
2. Pemerintah mengaku kekurangan lahan untuk mengolah sampah
South China Morning PostWakil Direktur Perlindungan Lingkungan, Vicki Kwok, berkata bahwa Hong Kong tak mampu untuk mendaur ulang sampah karena jumlah lahan yang sangat terbatas. Berdasarkan reportase BBC pada 2017 lalu, Hong Kong sudah mengubah fungsi 13 lokasi pembuangan sampah.
Kini lokasi-lokasi tersebut dijadikan taman, lapangan gol dan arena olahraga. Alhasil, hanya tiga yang masih beroperasi. Oleh karena itu, sebelumnya, Hong Kong mengekspor lebih dari 90 persen sampah ke Tiongkok. Namun, pada 2017, pemerintah di Beijing memutuskan untuk tidak lagi menerima sampah dari Hong Kong.
Kwok mengungkapkan pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk segera mengatasi masalah ini. Dua di antaranya adalah mendanai pendaur ulang sampah lokal serta menggencarkan kampanye pengurangan sampah kepada kalangan pengusaha dan konsumen.
Editor’s picks
3. Pemerintah ingin warga membayar sejumlah uang untuk sampah mereka
Alamy via BBCDikutip dari South China Morning Post, pada Maret 2017 lalu, pemerintah melalui menteri lingkungan mengeluarkan wacana untuk membuat warga membayar Rp 56.000 hingga Rp 87.000 per bulan. Pengenaan biaya itu ditujukan untuk menurunkan kuantitas sampah yang dibuang warga.
Awalnya, rencana itu akan diberlakukan pada 2019 mendatang. Namun, pemerintah kemudian berubah pikiran dan menduga rencana itu akan sulit diimplementasikan. Warga juga mempertanyakan rencana tersebut. "Bagaimana jika aku memproduksi sangat sedikit sampah, kenapa aku harus membantu membayar untuk orang lain? Ini adalah sesuatu yang perlu mereka pikirkan," ujar salah satu warga.
4. Lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada persoalan sampah menilai Hong Kong perlu kebijakan yang lebih agresif dan inovatif
Alamy via BBCDoug Woodring, pendiri sekaligus Managing Director dari Ocean Recovery Alliance, menilai langkah yang diambil pemerintah tak akan terlalu berdampak. Berdasarkan data Biro Lingkungan Hong Kong, sebenarnya 44 persen sampah yang dibuang warga bisa membusuk.
Kemudian, ada 22 persen sampah koran dan 19 persen limbah plastik yang tidak didaur ulang dengan baik. Ia berkata bahwa pemerintah sebelumnya terlalu bergantung kepada ekspor sampah dan ekspansi tempat pembuangan. Padahal, yang diperlukan adalah alokasi lahan untuk manajemen sampah. modern
"Hong Kong adalah kota kaya dengan kualitas daur ulang sampah seperti dunia ketiga. Hong Kong punya kemampuan untuk membangun lokasi pemrosesan sampah. Banyak lahan tersedia. Sayangnya, lahan-lahan itu sudah disalahgunakan dan tak dialokasikan dengan benar," ujar Woodring.
Baca juga: Garda Pangan, Menjaga Kelebihan Makanan Tak Berakhir di Tong Sampah
Berita Terkini Lainnya
