Kunjungan Komisioner HAM PBB Diyakini Tak Banyak Bawa Perubahan
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisioner HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein, berkunjung ke Jakarta pada 5-7 Februari 2018. Kedatangan Zeid, seperti yang ditulis di situs resmi PBB, merupakan undangan dari pemerintah. Namun, sejumlah aktivis HAM tidak yakin pertemuan Zeid dan pemerintah akan membawa banyak perubahan.
1. Selain presiden, Zeid dijadwalkan berdiskusi dengan institusi HAM dan tokoh-tokoh agama
twitter.com/Portal_Kemlu_RIZeid dan Presiden Jokowi akan bertemu pada Senin (5/2). Keduanya juga akan menggelar diskusi bersama pejabat tinggi negara, lembaga-lembaga HAM, perwakilan masyarakat yang fokus terhadap isu HAM, serta tokoh-tokoh keagamaan.
Kemudian, Zeid akan menjadi pembicara di Konferensi HAM Regional yang berlokasi di Kementerian Luar Negeri. Konferensi tersebut diadakan untuk memperingati 70 tahun penandatanganan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Vienna. Selanjutnya, pada hari terakhir, ia dijadwalkan mengadakan konferensi pers di Gedung PBB, Jakarta.
Baca juga: PBB Dituding Biarkan Pelecehan Seksual Terjadi pada Para Staf
2. Aktivis HAM ingin Zeid menekan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM
ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariBagi para aktivis HAM dalam negeri, kunjungan komisioner HAM PBB sebenarnya membawa arti cukup penting. Seperti dilaporkan AFP, mereka mengaku "berharap, tapi tidak optimis" bahwa pertemuan khusus tersebut akan melahirkan sesuatu yang signifikan dalam waktu dekat.
Harapan yang dimaksud adalah bahwa Zeid dan rombongan akan menekan pemerintah untuk segera menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini. Contohnya adalah peristiwa 1965, kebebasan berekspresi dan beragama, serta pembunuhan di luar proses peradilan di Papua oleh pasukan keamanan Indonesia.
Editor’s picks
"Fakta bahwa komisioner HAM PBB datang ke sini mengirimkan sinyal positif bahwa Indonesia masih berjuang untuk setidaknya menjaga penegakan HAM. Komunikasi atau dialog semacam itu merupakan hal langkah penting untuk memastikan Indonesia masih di jalur yang tepat," kata Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid .
3. Presiden Jokowi dinilai gagal mewujudkan janji kampanye, salah satunya karena ia tak memiliki orang-orang yang tepat
ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariHamid menilai bahwa di satu sisi ada kekecewaan yang besar terhadap Jokowi karena gagal memenuhi janji untuk menangani masalah pelanggaran HAM. Namun, di sisi lain, ia menyebut ini terjadi karena Jokowi "dikelilingi oleh sejumlah serigala" yang menghalanginya mengambil langkah penting.
"Ada orang-orang dengan niat baik yang mencoba meningkatkan HAM di Indonesia, tapi ada juga yang tak memprioritaskan HAM, tapi juga bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri," tambah Hamid.
Situasi tersebut membuat Hamid dan rekan-rekan aktivis HAM lain tak terlalu banyak berharap akan ada "resolusi nyata terkait masalah HAM". Misalnya, Andreas Harsono dari Human Rights Watch, yang menilai tak realistis bila langsung berekspektasi ada hasil dari pertemuan itu.
4. Isu penodaan agama dan hukuman mati mendesak untuk segera dibahas
Instagram.com/unitednationsMenurut Zeid sendiri, Indonesia memiliki sejumlah masalah pelanggaran HAM yang penting untuk diatasi secepatnya. Misalnya adalah pasal penodaan agama, hukuman mati serta kondisi buruk di Papua.
Harsono yakin posisi Zein sebagai perwakilan PBB membuatnya tak akan memberikan penghakiman terhadap Indonesia. Ini juga ditegaskan oleh pemerintah yang mengatakan Zein tak datang dalam rangka memonitor kondisi penegakan HAM.
Baca juga: Waria Dibina Jadi Pria 'Tulen' di Aceh Utara, Komnas HAM Turun Tangan
Berita Terkini Lainnya
