Gempur Suriah, Trump Ternyata Tidak Minta Izin PBB
Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout via Reuters
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Pada hari Kamis (6/4) waktu setempat, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memerintahkan militernya untuk menyerang Suriah. Seperti dilaporkan oleh Reuters, 59 misil Tomahawk ditembakkan dari kapal perang USS Porter dan USS Ross yang berlokasi di kawasan Mediterania.
59 misil tersebut menyasar pangkalan udara Suriah, al Shayrat, dan menghancurkan sejumlah pesawat dan stasiun bahan bakar. Pentagon sendiri meyakini bahwa lokasi tersebut digunakan sebagai tempat diluncurkannya gas mematikan yang membunuh 89 orang pada Selasa (4/4).
Dalam pernyataan resminya, Trump mengisyaratkan tindakan Bashar al Assad tak bisa dimaafkan dan harus segera dihentikan.
Carlos Barria/ReutersTrump tampil di depan publik Amerika untuk memberikan pengumuman terkait serangan militer terhadap Suriah. Menurut Trump, tindakan Assad yang menggunakan gas mematikan itu "keji" dan "barbar" sehingga tak bisa lagi dimaafkan. Ia juga menambahkan alasan yang menjustifikasi keputusannya tersebut.
"Selama bertahun-tahun, usaha untuk mengubah perilaku Assad telah gagal dan gagal dengan sangat dramatis. Hasilnya, krisis pengungsi terus terjadi dan wilayah itu semakin tak stabil, (ini) mengancam Amerika Serikat dan aliansi-aliansi kita," ujar Trump.
Belum ada konfirmasi dari tim investigasi PBB bahwa pemerintah Suriah berada di balik serangan gas beracun.
Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via ReutersMeski sangat memprihatinkan dan ada indikasi bahwa siapapun pelakunya merupakan penjahat perang, tapi justru di situ letak persoalannya. Terlepas dari Pentagon dan pemerintah AS yang meyakini Bashar al Assad adalah otak serangan gas beracun, tapi belum ada penyelidikan resmi dari PBB untuk memastikan kebenarannya. Maka, hingga kini semuanya masih merupakan spekulasi.
Anggota Dewan Keamanan PBB berselisih paham tentang langkah yang harus diambil terkait Suriah.
DigitalGlobe/Courtesy U.S. Department of Defense/Handout via ReutersSebelumnya, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley berkata bahwa,"Jika PBB secara konsisten gagal dalam melakukan tugasnya secara kolektif, ada waktunya di mana negara harus bertindak sendiri." Pernyataan tersebut disampaikan Haley di tengah pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Rabu (5/4).
AS, Inggris, serta Prancis mengusulkan Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi untuk mengadakan investigas penuh atas serangan gas beracun di Suriah. Namun, usulan itu mendapat veto dari Rusia yang menyebut isinya tak bisa diterima. Rusia sendiri berdiri di pihak Bashar al Assad dalam konflik Suriah.
Baca Juga: Selamat Datang Era Dimana Perang Ditayangkan Langsung di Youtube dan Facebook Live
Editor’s picks
AS pun akhirnya menyerang Suriah tanpa izin dari Dewan Keamanan PBB dan Kongres.
Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via ReutersDalam Piagam PBB, suatu negara dilarang menyerang negara dan pemerintahan berdaulat lain secara unilateral, kecuali bila negara atau pemerintahan tersebut benar-benar menunjukkan ancaman. Artinya, aksi militer tersebut baru sah secara hukum bila dilakukan dalam rangka membela diri.
Namun, bila tidak, hanya Dewan Keamanan PBB yang diperbolehkan melakukan serangan militer, tentu dengan melalui beragam proses untuk membuktikan bahwa ancaman yang ada akan merusak perdamaian internasional. Ini yang terjadi dalam serangan militer AS ke Suriah yang diperintahkan oleh Trump.
Di satu sisi, langkah tersebut bisa "dimaklumi" karena Dewan Keamanan PBB tak pernah memiliki kesepakatan tentang bagaimana mengatasi konflik di Suriah. Di sisi lain, belum adanya bukti valid terkait siapa pelaku penyebaran gas mematikan tersebut membuat alasan serangan militer AS tidak sah. Belum lagi perbedaan persepsi ancaman di mana AS tak secara langsung menjadi target dari konflik di Suriah.
Trump juga melangkahi Kongres dalam keputusannya tersebut. Dalam Konstitusi AS, Kongres punya kuasa untuk memberi otorisasi pelaksanaan segala bentuk perang. Hukum yang sama juga berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan seorang kepala negara melancarkan perang secara unilateral.
Pro dan kontra tak bisa dihindari. Pertanyaannya adalah sampai seberapa jauh itu berdampak pada tuntutan pertanggungjawaban terhadap Trump.
Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via ReutersDari dalam negeri, sejumlah anggota legislatif mendukung aksi Trump. Salah satunya adalah senator John McCain. McCain, melalui akun Twitternya, menilai bahwa keputusan Trump itu mengirimkan sinyal penting bahwa AS takkan setuju dengan Assad yang dibantu Rusia untuk menghabisi nyawa-nyawa tak berdosa.
Sedangkan senator Rand Paul yang pernah menjadi kandidat capres dari Partai Republik menyuarakan ketidaksetujuannya. Ia berkata bahwa "meski kita semua mengecam kebrutalan yang terjadi di Suriah, Amerika Serikat tidak diserang". Ia menegaskan "presiden perlu izin Kongres untuk serangan militer seperti disyaratkan oleh Konstitusi".
Sementara itu Israel menyatakan dukungannya terhadap Trump. Netanyahu, melalui pernyataan resminya menyebut bahwa Trump mengirimkan pesan yang tegas dan jelas bahwa penggunaan senjata kimia tak bisa ditoleransi. Ia pun berharap langkah Trump itu akan membuat Korea Utara dan Iran berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan-tindakan brutal.
Kanselir Jerman Angela Merkel sendiri menyayangkan kegagalan resolusi Dewan Keamanan PBB sehingga AS harus melakukan serangan militer secara unilateral. Selebihnya, belum ada respon dari negara-negara lain terkait tindakan itu.
Satu hal yang pasti, pemerintahan Trump seharusnya menyediakan bukti-bukti valid untuk menjustifikasi keputusannya. Skenario ini hanya bisa terjadi jika Kongres dan Dewan Keamanan PBB menuntut penjelasan dari Trump. Sebaliknya, bila komunitas internasional diam-diam mendukung langkah Trump, maka kemungkinan besar pertanggungjawaban itu tak akan terjadi.
Baca Juga: Warga Sipil Jadi Korban Gas Mematikan, Trump Salahkan Obama dan Assad
Berita Terkini Lainnya
