Waspada Klaim Tiongkok, Pemerintah Indonesia Perkuat Kehadiran Militer di Pulau Natuna

Kamis (6/10/2016) kemarin menandai serangkaian parade militer Indonesia yang bertajuk Angkasa Yudha 2016. Dikutip dari koran Jawa Pos, parade tersebut melibatkan 44 pesawat tempur, 14 pesawat angkut, dan 6 helikopter dari berbagai jenis.

Beberapa pejabat penting pun hadir untuk menyaksikan parade militer itu, antara lain, Presiden Jokowi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

TNI AU memamerkan kekuatannya di wilayah yang diklaim oleh Tiongkok.

Puluhan pesawat tempur seperti Sukhoi, F-16, Super Tucano, Hercules, dan Hawk dipamerkan di atas langit wilayah Natuna. Jawa Pos juga mencatat adanya empat pesawat tanpa awak (drone) yang bisa digunakan untuk menembakkan rudal maupun pemantau target.

Pulau Natuna adalah salah satu pulau terluar Indonesia. Selain itu, area sekitar pulau ini, Laut Natuna, memiliki kandungan gas alam yang sangat kaya. Namun, disini juga sering terjadi bentrokan antara kapal patroli milik Indonesia dengan kapal nelayan Tiongkok.

Tiongkok memang tidak secara langsung mengklaim Pulau Natuna sebagai bagian dari Nine-Dash Line (garis demarkasi yang digunakan pemerintah Tiongkok untuk klaim mereka atas sebagian besar Laut Tiongkok Selatan). Namun, 30 persen area Pulau Natuna, termasuk kawasan Laut Natuna, masuk ke dalam klaim Tiongkok.

Seperti dikatakan oleh Menlu Retno pada wartawan di Ranai bahwa tidak seperti Malaysia maupun FIlipina, pemerintah sendiri mengungkapkan bahwa Indonesia tidak punya masalah dengan Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan.

Dikutip dari Reuters, Jenderal Gator Nurmantyo mengaku bahwa parade tersebut bagian dari komitmen Presiden Jokowi untuk memperkuat area terluar Indonesia, baik darat maupun laut. Menlu Retno sendiri juga menyebutkan bahwa parade militer kemarin itu adalah yang terbesar sejauh ini.

Baca Juga: Polusi Tiongkok Ternyata Melebihi Standar WHO!

Kapal Patroli Tiongkok pernah hampir memasuki kawasan Natuna tanpa ijin.

Selain insiden kapal nelayan Tiongkok yang sudah terjadi berkali-kali sejak tahun 2010, kapal patroli milik negara itu juga hampir menyulut konflik diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok.

Pada Maret 2016 saat kapal milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menghentikan kapal nelayan Tiongkok yang memasuki perairan Indonesia di Natuna dan akan membawa kru ke daratan, kapal patroli Tiongkok datang untuk mencegah aksi tersebut.

Dalam usahanya, kapal patroli Tiongkok hampir memasuki teritori Indonesia di kawasan Natuna Besar dan terpaksa berhenti hampir di garis perbatasan. Kru kapal KKP lalu menghubungi TNI AL untuk meminta bantuan yang beberapa saat kemudian mengirimkan kapal patroli mereka karena tidak ada kapal perang Indonesia di Natuna.

Parade militer yang dilakukan oleh Indonesia kemarin dinilai banyak pihak sebagai bagian dari sikap pemerintah yang ingin mempertegas bahwa Pulau Natuna dan Laut Natuna adalah bagian dari Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga membangun barak militer untuk TNI AD, AU, dan AL di Pulau Natuna yang bisa ditengarai sebagai strategi pemerintah untuk mencegah hal serupa terjadi lagi. 

Baca Juga: Donald Trump Menghina Tiongkok, Putrinya Justru Pakai Gaun Rancangan Desainer dari Negara Itu