Unggah Status Perdamaian, Ulama Ini Malah Ditahan Pemerintah Arab

Arab Saudi dilaporkan semakin berusaha menakut-nakuti setiap pihak yang mencoba mengritik anggota kerajaan. Misalnya, pada Sabtu (9/9) lalu, seorang imam menjadi korban setelah secara terbuka memberikan dukungan terhadap rekonsiliasi Arab Saudi dan Qatar melalui akun Twitternya. Beberapa negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi memang memutuskan hubungan terhadap Qatar. Mereka menuding Qatar mendukung tindakan terorisme.

Imam bernama Salman al-Ouda tersebut menuliskan,"Semoga Tuhan menyatukan hati mereka untuk kebaikan rakyat mereka masing-masing." Cuitan itu mendapat 15.000 like, 13.000 retweet dan hampir 2.000 tanggapan. Dikutip dari Associated Press, dalam hitungan jam aparat keamanan menangkap al-Ouda.

Penangkapan itu dikaitkan dengan rumor transisi kekuasaan.

Usai penangkapan al-Ouda, ada setidaknya 30 orang lagi yang ikut ditahan. Di antara mereka adalah imam bernama Awad al-Qarni. Ia dilarang untuk mengunggah apapun di akun Twitternya karena otoritas Arab Saudi menuduhnya menyebarkan konten yang bisa mengganggu ketertiban umum dan memrovokasi opini publik.

al-Ouda sendiri sudah familiar dengan menjadi musuh negara. Ia sebelumnya pernah dipenjara selama lima tahun pada 1990-an karena dianggap melawan pemerintah. Ia juga menyebut Arab Saudi terlibat "kudeta" terhadap pemerintah Mesir pada 2013.

Banyak pihak meyakini bahwa penangkapan yang dilakukan itu berhubungan dengan berita mengenai Raja Salman yang akan segera turun takhta, dan digantikan Putra Mahkota Mohammad bin Salman. 

Para aktivis Arab Saudi meyakini bahwa kerajaan tengah menunjukkan kekuatannya kepada mereka yang menunjukkan ancaman, termasuk kritik kepada putra mahkota. Para aktivis juga mengatakan penangkapan itu dilakukan oleh suatu badan baru yang dibentuk oleh Raja Salman.

Tak hanya warga sipil saja yang terancam. Raja Salman bahkan mengurangi wewenang Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengizinkan institusi itu mengurusi urusan lalu lintas, pemberantasan narkoba dan kontrol paspor.  Sebelumnya, kementerian tersebut tergolong yang paling ditakuti di Arab Saudi.

Baca Juga: Berjoget Macarena, Bocah Ini Ditangkap Polisi Arab Saudi

Kerajaan Arab Saudi juga ingin mengamankan simpati dari para imam Wahhabi.

Sekelompok imam Wahhabi dikabarkan merasa tak tenang karena ada suara-suara yang menginginkan Arab Saudi untuk mengadopsi demokrasi ala negara Barat. Agenda putra mahkota yang disebut Visi 2030 juga membuat mereka gelisah.

Pasalnya, putra mahkota ingin menjadikan Arab Saudi sebagai kekuatan investasi global dan penghubung tiga benua: Asia, Afrika dan Eropa. Ini artinya Arab Saudi harus siap untuk menjadi bangsa yang lebih terbuka, tak terkecuali terhadap prinsip hak asasi manusia yang dianggap berasal dari Barat.

Pertentangan itu ditanggapi para imam Wahhabi dengan mengirimkan cuitan di Twitter setelah penangkapan dilakukan. Mereka mengatakan bahwa negara Arab Saudi didasarkan pada Al Quran dan kalimat serta perilaku Nabi Muhammad "sehingga tak ada tempat untuk partai politik dan ideologi."

Isu ini juga menarik perhatian media Abu Dhabi, The National. Hassan Hassan, peneliti dari Tahrir Institute for Middle East Policy menuliskan,"Seperti yang dilihat oleh pihak pro-pemerintah, imam itu belajar cara untuk hampir melanggar larangan dengan mengekspresikan posisi relijius dan politik yang bertentangan dengan pemerintah tanpa terancam hukuman. Namun, pemerintah ingin mengakhiri situasi ini."

Baca Juga: Arab Saudi Minta Al Jazeera Ditutup, PBB Angkat Bicara