Transisi Panglima TNI, Jenderal Gatot Diminta Hindari Kebijakan Strategis

Laporan Teatrika Handiko Putri dan Vanny El Rahman

Jakarta, IDN Times - Ketua Setara Institute Hendardi mengusulkan agar seluruh jajaran TNI turut mendukung keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang mengusulkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI, menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. 

"Penunjukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru mendapat dukungan dari parlemen dan elemen masyarakat. Karenanya, sudah selayaknya Korps TNI, termasuk Panglima TNI Gatot Nurmantyo pun mendukung langkah politik Presiden Jokowi," ujar Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/12).

Memasuki masa transisi Panglima TNI, Hendardi mengimbau, agar Jenderal Gatot menghindari kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis.

"Secara etika kepemimpinan, Panglima yang sedang menjabat sebaiknya tidak mengambil keputusan-keputusan strategis, seperti mutasi dan rotasi jabatan dan menyusun rencana yang tidak akan lagi bisa dilaksanakan," kata aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut.

Usulan tersebut selaras dengan pendapat Direktur Imparsial Al Araf. Menurut dia, akan lebih baik jika Jenderal Gatot mempersiapkan transisi secara manajerial.

"Sudah sepatutnya Jenderal Gatot menyiapkan proses transisi manajerial. Dengan kata lain, di masa transisi ini, Panglima TNI sebaiknya menyiapkan bahan yang perlu dilanjutkan oleh Panglima TNI baru daripada membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis," kata dia melalui pesan singkat, Selasa.

Persiapan transisi manajerial, menurut Al Araf, menjadi instrumen untuk membentuk TNI yang lebih baik. "Di masa transisi, mempersiapkan bahan-bahan yang perlu dilanjutkan oleh Panglima baru, agar mendorong proses transformasi TNI ke arah yang profesional dan modern," dia menandaskan.

Baca juga: Perjalanan Marsekal Hadi Tjahjanto dari Pilot Pesawat Angkut Hingga Calon Panglima TNI

Pembacaan Surat Usulan Presiden

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan hari ini surat pemberhentian secara terhormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan surat usulan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon penggantinya akan dibacakan di sidang paripurna.

 “Sebagaimana lazimnya, surat-surat Presiden yang masuk ke DPR itu juga dibacakan di rapat paripurna dan sudah ada penugasannya,” kata Fadli, di Gedung DPR RI, Senin 4 Desember 2017.

Fadli Zon mengatakan terkait pengangkatan calon Panglima TNI usulan Presiden akan dibahas dan ditugaskan pada Komisi I. “Tadi sudah kita putuskan seperti itu, walaupun besok suratnya baru akan dibacakan di paripurna,” dia menandaskan.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan segera pensiun pada Maret 2018. Sementara, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengusulkan KSAU Mareskal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI baru ke DPR RI pada Senin kemarin, 4 Desember 2017.

Baca juga: Komisi I DPR Segera Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Baru