Apakah Penanganan Isu Separatisme di Papua Efektif?

Gimana menurut kalian...?

Apakah Penanganan Isu Separatisme di Papua Efektif?

Laporan IDN Times, Vanny El Rahman dan Helmi Shemi

Jakarta, IDN Times- Penyanderaan 1300 masyarakat Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyita perhatian publik. Pasalnya hal tersebut terjadi di tengah kebijakan pemerintah yang menggalakkan pembangunan infrastruktur di Papua.

Menanggapi kasus penyanderaan di Kampung Kimbely dan Banti, Wakil Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan perlu ada solusi bersama untuk pemerintah Indonesia dan kelompok yang ingin merdeka dari NKRI.  

"Tuntutan tersebut akan selalu ada sepanjang belum ada solusi bersama antara kedua belah pihak, yaitu pemerintah dengan mereka yang menyuarakan separatisme. Bukan permasalahan pembangunannya, tapi apakah memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua," kata Bonar saat ditemui IDN Times di Jakarta, Selasa (14/11).

Pria yang disapa Coki ini juga tidak bisa memungkiri kalau Papua menjadi daerah dengan korupsi yang sangat luar biasa. "Bukan menjadi rahasia kalau angka korupsi di Papua sangat besar. Sehingga wajar dana otsus yang jumlahnya triliunan menjadi tidak efektif," tambah Coki.

whatsapp-image-2017-11-14-at-181550-f1fa2d3ef8e56626883f25d0566d2c3f.jpegWakil Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos. (IDN Times/Vanny El Rahman)

Baca juga: Indonesia Masuk Darurat Narkoba, Ini yang Dilakukan BNN dan Polri

Jangan hanya melihat kasus ini sebagai masalah ekonomi. Ada sudut pandang kemanusiaan dan maratabat yang kerap luput dari pengamatan pemerintah.

"Selama ini masyarakat Papua merasa dimarjinalisasi, merasa tidak dihargai, sehingga wajar kepercayaan terhadap Jakarta Pemerintah itu rendah," ujarnya.

Jika Pemerintah Indonesia, melalui TNI gegabah dalam mengambil tindakan seperti pendekatan represif, menurut Tigor hal itu hanya akan menjadi bumerang.

"Akan membuat masyarakat Papua semakin alergi. Harus pendekatan persuasif, jangan coba-coba menanggapi masalah di Timika ini dengan pendekatan militer atau operasi militer. Meskipun perlu waktu untuk perlindungan, tapi itu (pendekatan persuasif) efektif. Jangan membuat masyarakat Papua makin alergi," ucapnya.

screen-shot-2017-11-14-at-70247-pm-994800a07d627b2a53c96deeed1c5d3b.pngMasyarakat di Papua. (JG Photo/Donny Andhika Mononimbar)

Tidak Ada Penyanderaan

Kabar mengenai penyanderaan dan pembunuhan ribuan warga dari Desa Kimbely dan Desa Bantidibantah oleh Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta.

"Yang kami lakukan langsung adalah komunikasi dengan kelompok sipil disana bahwa mereka konfirmasi tak ada penyanderaan terhadap warga dan tak ada pembunuhan terhadap teman-teman buruh Freeport," kata Surya dalam konferensi pers di di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Menteng, Jakarta, Selasa (14/11).

Surya mengklaim masalah utama adalah masalah keberadaan Indonesia, Freeport di Papua. Surya menyebut Indonesia telah menjajah West Papua.

"West Papua berada di dalam penjajahan Indonesia. Kalau kembali ke sejarah, saat proklamasi tak ada wilayah Papua masuk ke Indonesia," klaim Surya.

Surya dalam keterangannya kepada pers juga menuding aparat militer dan kepolisian Indonesia telah menyebarkan hoax dengan menyebarkan berita penyanderaan itu. Lanjutnya, Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) tidak mungkin menyandera orang Papua itu sendiri.

screen-shot-2017-11-14-at-70804-pm-aab110808e8161df6876660d5af0b4fa.pngIlustrasi masyarakat Papua. (JG Photo/Donny Andhika Mononimbar)

"Mereka tidak dilarang keluar kampung, TPN mempersilakan kalau mau turun dan kalau mau berjualan, hidup secara normal. TPN tidak menyandera 1300an warga, bayangkan gimana caranya dan menyandera orang Papua sendiri itu kan tidak logis sama sekali," kata Surya.

Juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Frans Nawipa mengatakan ketegangan antara Indonesia dan Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) tidak akan pernah berakhir. Namun Frans menggarisbawahi, ada solusi bagi Indonesia dan TNP-OPM untuk menyelesaikan masalah ini.

"Perang tidak akan berhenti sampai Indonesia mengakui dan duduk dalam perundingan untuk kemudian memproteksi permasalahan status politik Papua yang benar-benar dimanipulasi Indonesia, Belanda, Amerika demi konsipirasi ekonomi-politik terutama freeport," kata Frans.

Ia menegaskan bahwa mengakui kedaulatan Papua tetap menjadi pilihan utama. Sebagai alternatif, ia meminta pemerintah Indonesia untuk duduk bersama dan berunding.

whatsapp-image-2017-11-14-at-162432-bd7d727a4634e65c55bbdb46ae064a53.jpegProtes pada OPM di gedung LBH Jakarta, Selasa (14/11). (IDN Times/ Helmi Shemi)

Protes Pada Pembela OPM

Usai acara konferensi pers oleh Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) hadir empat orang di luar gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memprotes Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).

Keempat orang tersebut membawa dua buah spanduk berisikan kecaman terhadap tindakan TPN-OPM.

"TPM-OPM harus dituntaskan. Ini memang diskriminasi, jelas!" seru salah satu pendemonstran, Anton Sihotang kepada awak media, Selasa (14/11).

Anton yang mengaku besar di Indonesia Timur tidak setuju jika Papua memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Apa yang didapat, ini udah gak bener semua. Tidak ada cerita (Papua memisahkan diri), bohong itu. Gak tahu sejarah dari Bali sampai Indonesia Timur yang menentukan Indonesia berdiri biar jelas. Saya membela NKRI," jelasnya. 

Usai melakukan aksi protes terhadap TPN-OPM keempat orang itu masuk ke LBH dengan membawa kedua spanduk itu.

Read More
Line IDN Times
ARTIKEL REKOMENDASI