Sejarah Lima Bintang Emas di Pundak Soeharto

2. Salim bertemu Jenderal TNI Feisal Tanjung, Panglima ABRI

Pemakaman Feisal Tanjung. ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz

Atas bantuan rekan militernya, akhirnya Salim mendapat kesempatan untuk menyampaikan gagasannya ke Jenderal TNI Feisal Tanjung. Pertemuan tersebut terjadi pada awal Agustus 1997. Karena Feisal tetarik, dia turut meminta Salim untuk menulis dasar pertimbangannya. Tidak lama, sekitar tanggal 6 Agustus 1997, Salim sudah mengirimkan dasar pertimbangan itu. 

Salim sempat bertolak ke Nigeria dan Kairo membawa rombongan Dewan Kesenian Jakarta. Sekembalinya ke Jakarta, Salim bertemu dengan Akbar Tanjung dan dia berkata kepada Salim, "Eh, kabarnya nanti Pak Harto dan beberapa jenderal akan mendapat bintang lima,". Menanggapi kabar itu, Salim tidak memberikan komentar sedikitpun. 

Kemudian, Salim segera menghubungi Nurdin, mantu Jenderal A.H. Nasution. Nurdin berkata kepada Salim, "Kami juga mendengar kabar itu. Tapi, kita lihat saja nanti,". Tidak lama setelah itu, sekitar tanggal 5 Oktober 1997, bertepatan dengan hari Angkatan Bersenjata, ketiga orang tersebut sudah mengenakan bintang lima di pundaknya. 

Keakraban antara tiga jenderal besar itu seolah menggambarkan bahwa mereka tidak memiliki masa lalu yang kelam. "Seperti tidak pernah terjadi apa-apa antara keduanya," ujar Maulani kepada Salim.

3. Berikut dasar pertimbangan Salim Said untuk bintang lima Sudirman

Monumen Pangsar Sudirman di Ambarawa. IDN Times/Sugeng Wahyudi

Sudirman terpilih oleh kumpulan pemuda bersenjata sebagai Panglima Besar Tentara pada November 1945 di Yogyakarta. Kumpulan pasukan bersenjata kala itu lahir dari semangat kawula muda untuk merebut senjata dari penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Boleh jadi karena masalah komunikasi antara Jakarta dan Yogyakarta, serta para politisi di Ibu Kota yang tidak senang karena pemuda menerima Sudirman sebagai pemimpin tentara, terjadi silang pendapat antara kubu Sudirman dengan pemeritah kala itu.

Buntutnya, Sudirman beserta konstituennya memiliki sikap politik yang berbeda dengan pemerintah yang berkuasa saat itu. 

Perbedaan sikap yang paling jelas antara pemerintah dengan tentara adalah bagaimana mereka menyikapi Belanda. Sikap pemerintah yang selalu berunding untuk mencoba jalan damai dengan Belanda dianggap menjadi masalah bagi Sudirman. Rupanya benar firasat Sudirman, Desember 1948 Yogyakarta dilumpuhkan dan Sudirman segera 'mendeklarasikan' perang gerilya dengan penjajah. 

Setelah perang gerilya usai, terjadi fenomena ancam-mengancam antara Sudirman dengan Sukarno. Pasalnya, Sukarno meminta Sudirman untuk menghentikan tembakan sebelum perundingan di Den Haag, Belanda. Kolonel A.H. Nasution berhasil menjadi penengah serta menyudahi pertikaian antara kedua belah pihak.

Sikap Sudirman yang tegas menolak intevensi pemerintah juga pihak oposisi (kubu Tan Malaka juga PKI), berhasil membawa TNI untuk mempertahankan keutuhan bangsa. 

4.  Berikut dasar pertimbangan Salim Said untuk bintang lima Nasution

infobiografi.com

Memasuki masa kepemimpinan A.H. Nasution, tantangan yang dihadapi bangsa adalah ancaman PKI. Sukarno yang semakin ingin memperkuat dukungannya, akhirnya merangkul PKI untuk berada di pihaknya. Duet Sukarno-PKI semakin menyudutkan posisi TNI. Dampaknya adalah TNI hanya bertahan pada posisi defensif menghadapi ancaman PKI. 

Pada kesempatan itu, Nasution berupaya untuk menciptakan suatu doktrin 'Jalan Tengah' untuk membela peranan dan partisipasi politik tentara. Wacana tersebut dicetuskan pada November 1958 saat dirinya berpidato di Akademi Militer Nasional Magelang.

Layaknya ideologi 'Jalan Tengah' pada umumnya, gagasan Nasution merupakan pernyataan posisi tentara di satu pihak bukan tanpa peran politik, di pihak lain bukan juga keinginan tentara untuk menguasai negara sebagaimana pasukan keamanan di Amerika Latin. 

Hingga insiden berdarah 'Gestapu' Oktober 1965 meletus dan Sukarno menjadi pihak yang turut terperosok. Saat itu, Angkatan Darat adalah pasukan terdepan yang paling anti terhadap komunis. Sehingga, dalam keadaan darurat, Angkatan Darat adalah kekuatan politik yang paling siap mengambil alih kekuasaan.

Yang tidak dipunyai Jenderal Soeharto saat itu adalah teori yang membenarkan peran dominan tentara dalam politik. 

5. Berikut dasar pertimbangan Salim Said untuk bintang lima Soeharto

Twitter/@HMSoeharto1921

Setelah suasana Indonesia semakin kondusif, Soeharto berikutnya menciptakan teori untuk landasan peranan tentara sebagai pengelola negara. Sebab, teori yang dikembangkan Nasution pada Orde Lama belum lagi memperhitungkan kemungkinan datangnya suatu masa ketika TNI berdiri tegak di atas panggung politik Indonesia sebagai kekuatan utama. 

Melalui seminar Angkatan Darat II pada Agustus 1966 di Bandung, bahwa ABRI, pada umumnya, dan Angkatan Darat, pada khususnya, mendeklarasikan diri sebagai harapan tumpuan masyarakat. Karenanya, TNI hanya memiliki satu pilihan, yaitu memenuhi harapan rakyat dalam bentuk membangun pemerintah yang kuat dan progresif. 

Secara singkat, peran tiga jenderal tersebut adalah tidak salah menyebut Sudirman sebagai peletak dasar peran politik tentara, Nasution perumus 'Jalan Tengah' atau dwifungsi ABRI, dan Soeharto adalah jenderal yag memanfaatkannya untuk pembangunan Indonesia. 

Tidak hanya itu, Sudirman juga dikenal sebagai panglima besar degan reputasi gemilang sebagai pimpinan dan komandan tempur di Palagan Ambarawa serta pimpinan perang yang legendaris. Nasution merupakan konseptor perang gerilya dan juga KSAD yang memimpin penumpasan pemberontakan PRRI/Semesta.

Soeharto terkenal sebagai komandan yang memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 ke Yogyakarta dan Panglima Kostrad yang berhasil menyelamatkan negara dari ancaman komunis. 

Atas tiga pertimbangan itulah Salim Said mempertimbangkan agar tiga tokoh TNI tersebut menyandang gelar jenderal besar atau berpangkat bintang lima.

Baca juga: 66 Jam yang Menegangkan: Kronologi Jelang Soeharto Lengser