KPK Terapkan Politik Belah Bambu di Kasus Setya Novanto?

Jakarta, IDN Times - Drama dugaan korupsi kartu tanda penduduk (KTP) Elektronik yang menjerat Setya Novanto (Setnov) telah memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk membongkar kasus ini hingga tuntas. Begitu juga dengan pihak yang selama ini belum tersentuh. 

"Saya meminta kepada pak Setya Novanto dan pihak yang telah didakwah untuk membuka semuanya. Jangan ditutupi. Begitpun dengan KPK, kalau mereka hanya berhenti sampai Setnov saja, maka saya katakan penegak hukum tidak adil," ujar Dave Laksono, Wakil Sekjen DPP Golkar.

Baca juga: 5 Fakta Unik Sidang Dakwaan Setya Novanto

IDN Times/Vanny El Rahman

Pada diskusi mingguan di Warung Daun yang bertemakan Setnov Effect, Dave menyampaikan bahwa kasus dengan total kerugian negara mencapai Rp. 5,9 Triliun ini, menjadi pertaruhan nama baik KPK. Jika tidak diusut tuntas, KPK terindikasi terlibat kepentingan politik. 

"Kemampuan KPK dan kredibilitasnya dipertaruhkan. KPK harus bisa membongkar sampai lapisan terakhir. Kalau hanya Setnov yang kena, itu nanggung. Dan bisa saja ini tebang pilih untuk tahun 2018-2019," tambahnya, Sabtu (16/12).

Keterlibatan KPK pada kepentingan politik, tambahnya, tidak lepas dari citra Golkar yang terbangun sebagai Partai Politik yang menyebabkan mayoritas warga Indonesia tidak memiliki KTP. 

"Ini sudah Trial by media dan judge by public kalau seolah-olah Setya Novanto ini merugikan negara. Framingnya seolah dibuat gara-gara Golkar, apalagi Golkar adalah sasaran empuk. Ini bukan perkara balas dendam (dari Golkar), ini demi keadilan terpenuhi," tambahnya.

Baca juga: Kuasa Hukum Setya Novanto: Kami Akan Cari Jalan Keadilan

Bagi Dave, kasus dengan nilai kerugian triliunan rupiah ini sangat aneh jika dieksekusi oleh satu partai saja.

"Tidak mungkin kasus seperti ini, hanya digerakkan oleh satu partai saja (Golkar). Pasti ada keterlibatan partai lain," jelasnya.

Maqdir Ismail juga menambahkan KPK menerapkan politik belah bambu dalam menangani kasus yang menjerat mantan orang nomor satu di Golkar itu. 

"Ada nama dalam surat dakwaan Setya Novanto yang hilang. Surat dakwaan itu kan harus sama, karena dia (Setnov) didakwah bersama-sama. Menurut Febri ini strategi KPK, tidak boleh seperti ini. Politik belah bambu mulai terasa sekarang," papar kuasa hukum Setya Novanto.

Tiga nama yang hilang dalam surat dakwaan Setya Novanto adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Ganjar Pranowo saat menjabat komisi II DPR dan Olly Dondokambey yang sebelumnya menjadi Badan Anggaran DPR.

Terkait strategi KPK, Ferry Julianto berasumsi Setnov akan mendapatkan hukum yang paling ringan.

"Ketidakcukupan bukti itu dibahasakan oleh KPK sebagai strategi mereka. Karena keterbatasan bukti, hipotesa saya, Setnov akan irit bicara, sehingga Setnov akan terjerat kesalahan yang paling minim," ungkap pria yang sehari-harinya sebagai Wakil Ketua Umum DPP Gerindra.
 
Kendati demikian, Asep Iwan Iriawan berharap keterangan saksi lain mampu memberatkan sanksi yang akan diterima oleh Setya Novanto.

"Kita anggap saja SN gak kasih keterangan dan tidak mengungkap keterlibatan oknum lain. Tapi pasti ada alat bukti lain dan keterangan saksi lain," tutur pria yang pernah menjadi hakim.

Baca juga: Arus Bawah Kader Golkar Inginkan Airlangga Hartarto Jadi Ketua Umum Golkar