Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Efektif Cegah Politik Uang?
IDN Times/Vanny El Rahman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Maraknya politik uang dan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi membuat sejumlah pihak mempertanyakan sistem pemilhan lansung kepala daerah yang selama ini digelar. Benarkah sistem pemilihan ini memicu politik uang dan korupsi?
1. Perlunya evaluasi terhadap Undang-undang Pilkada
IDN Times/Vanny El RahmanPolitisi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun yang juga Anggota Komisi XI DPR mengatakan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memang perlu dikaji lagi. Menurutnya, wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD bisa menjadi alternatif.
"Itu usulan yang bagus, usulan mengenai Pilkada langsung yang dilakukan DPRD. Melihat perkembangan dan dinamika Pilkada, perlu kita perhatikan dan amati saat ini bagaimana proses politik uang terjadi di sana. Kemudian politik mahar juga terjadi. Intimidasi, perpecahan masyarakat," katanya saat ditemui di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Sabtu (7/4).
Baca juga: Mendagri Siap Garap E-KTP 138 Ribu WNI Penganut Aliran Kepercayaan Usai Pilkada
2. Biaya kampanye sangat mahal
Editor’s picks
IDN Times/Vanny El RahmanMisbakhun turut menyoroti tahapan kampanye yang menurut dia begitu panjang yang membutuhkan biaya yang besar.
"Kampanyenya panjang apakah itu desain yang ideal dari KPU? Begitu pasangan ini diumumkan sebagai calon kepala daerah, Pilkadanya masih enam bulan lagi. Kampanye panjang, berapa biaya yang harus dikeluarkan?" tambah pria kelahiran tahun 1970 itu.
Besarnya dana kampanye, sambung dia, bisa menjadi celah bagi pengusaha dan banyak pihak untuk menggelontorkan dana sebagai bantuan kampanye, tentunya dengan kesepakatan tertentu.
"Akhirnya proyek yang dimainin. Pengusaha pusat dan daerah, akhirnya penguasaan lahan perkebunan, lahan pertambangan sudah direbut semua orang," bebernya.
3. Pemerintah perlu mencari solusi
IDN Times/Sukma ShaktiOleh sebab itu, Misbakhun tidak merasa heran apabila pemerintah mulai mencari formula lain untuk menentukan mekanisme penjaringan kepala daerah di berbagai tingkat.
"Level Ketua DPR dan Mendagri adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dan punya pengaruh dan kekuasaan untuk melakukan itu (merevisi UU), wajar mereka mengusulkan hal itu, KPK sendiri juga bicara tentang perlunya mendesain ulang Pilkada langsung di tingkat kabupaten dan kota serta gubernur yang ada," tutup dia.
Baca juga: KPU Jatim Siap Gelar Debat Pilkada Pertama, Begini Detail Acaranya
Berita Terkini Lainnya
