Kapolri: Kalau Tidak Ada Alat Bukti, Kasus Ahmad Dhani Jangan Dipaksakan

Jakarta, IDN Times - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau kepada penyidik agar menyidik secara independen, pada kasus hate speech atau ujaran kebencian musisi kondang sekaligus politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani Presetyo.

"Kalau memang salah, proses. Ada alat bukti kuat, proses. Kalau tidak ada alat bukti, jangan dipaksakan. Kita berpegang pada hukum," kata Tito di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Meskipun kasus ini melibatkan public figure, Kapolri enggan membesar-besarkan masalah tersebut. Karena kepolisian sudah banyak pekerjaan dalam melayani masyarakat.

"Saya tidak ingin spesifik ke teknis masalah kasusnya. Di Polri ini, hampir 1.000 laporan masuk per hari. Dari 33 Polda, 461 Polres, dan sekitar 5.000 Polsek, kita menerima banyak laporan masyarakat. Silakan Polres melakukan penyidikan," papar dia.

Baca juga: Kamis, Ahmad Dhani Bakal Jalani Pemeriksaan Terkait Hate Speech

Sumber Gambar: liputan6.com

Menurut Tito, kepolisian memiliki aturan dalam penanganan masalah. Begitu juga penyidik, bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

"Kebijakan yang ada di Polri ada SOP-nya, ada penyidik dan direkturnya masing-masing. Kalau ada masalah (dengan penyidik), baru instansi pimpinan atasnya turun," ungkap dia.

Hingga kini, Kapolri menegaskan, belum melihat ada kejanggalan pada proses penyelidikan kasus Ahmad Dhani. Namun ia menyebutkan agar asas praduga tak bersalah diterapkan pada kasus mantan pentolan grup band Dewa 19 itu.

Pengacara Ahmad Dhani, Ali Lubis membenarkan pada Kamis 30 November besok, kliennya akan dipanggil pihak berwajib atas kasus dugaan hate speech melalui Twitter. Isi cuitan tersebut adalah, "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yang perlu di ludahi muka-nya." Cuitan tersebut pun menyita perhatian warganet.

Baca juga: Ahmad Dhani jadi Tersangka Ujaran Kebencian