Bamsoet: Wacana Pilkada Kembali ke DPRD Demi Pencegahan Korupsi

Menurut kamu lebih baik Pilkada langsung atau tidak?

Jakarta, IDN Times- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan lebih jauh soal wacana pemerintah untuk mengevaluasi undang-undang pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sempat disuarakan beberapa hari yang lalu.

Politikus Golkar itu memiliki gagasan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bukan tanpa alasan, wacana tersebut disuarakannya setelah melihat perkembangan pilkada di berbagai daerah.

"Wacana pilkada perwakilan di DPRD ini adalah wacana pribadi. Awalnya saya kunjungi di berbagai daerah dan kami mendapat keluhan dan laporan bahwa dampak yg ditimbulkan oleh pilkada langsung sangat merusak moral masayarakat kita di daerah, ancaman perpecahan, transaksional, juga mendorong perilaku koruptif calon kepala daerah," katanya saat menghadiri kegiatan Orientasi Fungsionaris Tingkat Pusat, di Hotel Red Stop, Jakarta Pusat, Sabtu (7/4).

1. Evaluasi undang-undang Pilkada juga dirancang oleh KPK

Bamsoet: Wacana Pilkada Kembali ke DPRD Demi Pencegahan KorupsiBaliho ketiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpasang di jalan Ade Irma Suryani Kota Malang.  Eko Widianto/Rappler

Di sisi lain, mantan Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sedang mencari formulasi baru guna mencegah Pilkada sebagai ladang korupsi

"Kemudian kami diskusi dengan KPK, saat saya diundang KPK untuk menerima laporan keuangan kinerja KPK. Saya sampaikan, harus kita pikirkan kembali wacana untuk kembalikan pilkada ke perwakilan. Ternyata KPK sudah melakukan kajian bahwa indeks korupsi yang oleh kepala daerah tidak mungkin bisa turun kalau tidak kita evaluasi," tambah dia.

Baca juga: Mantan Napi Korupsi Tak Bisa Nyaleg, Mendagri: Bagus!

2. Alihkan puluhan triliunan untuk kepentingan rakyat ketimbang untuk dana Pilkada

Bamsoet: Wacana Pilkada Kembali ke DPRD Demi Pencegahan KorupsiANTARA FOTO/Anis Efizudin

Usulan serupa juga disuarakan oleh Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo. Disampaikan oleh Bambang, Tjahjo turut mengkritisi dana puluhan triliun yang digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada.

"Kemarin kata Mendagri, negara mengeluarkan puluhan triliun untuk Pilkada. Kalau dialihkan kepada kepentingan rakyat Indonesia, saya kira akan lebih manfaat," ujar pria yang menggantikan Setya Novanto sebagai DPR I.

3. Pilkada langsung menyuburkan lahan korupsi

Bamsoet: Wacana Pilkada Kembali ke DPRD Demi Pencegahan KorupsiIDN Times/Sukma Shakti

Lebih lanjut, politisi yang karib disapa Bamsoet itu menduga, mahalnya biaya pilkada menjadi sarana bagi pemilik modal untuk terlibat dalam pilkada dan pemilihan legislatif secara tidak langsung.

Dengan kata lain, kepala daerah atau legislatif yang memenangi kompetisi demokrasi akan memiliki hutang etis.

"Sekarang untuk jadi kepala daerah paling gak tiketnya miliaran, Rp5-10 miliar bahkan ratusan, belum kampanye, saksi dan penyelenggaraannya," tandas dia.

4. Mengembalikan keputusannya kepada rakyat

Bamsoet: Wacana Pilkada Kembali ke DPRD Demi Pencegahan KorupsiIDN Times/Sukma Shakti

Kendati demikian, Bambang selaku ketua DPR RI sepenuhnya menyerahkan keputusan perubahan undang-undang tersebut kepada masyarakat Indonesia.

"Tentu DPR akan mengembalikan kepada rakyat. Kalau rakyat menilai bahwa pilkada terlampau jauh dan daya rusak besar dan manfaat tidak banyak, maka akan kita evaluasi. Tapi kalau pilkada langsung ini adalah pilar demokrasi yang harus kita pertahankan dan tidak ada dampak yang negatif, maka kita teruskan," tutupnya.  

Baca juga: Demi Pilkada, Jaksa Agung Sepakat Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

 

Topik:

Berita Terkini Lainnya