Pramono Adakan Pertemuan dengan 10 Sekjen Parpol di Sekretariat Kabinet, Ini Sindiran Fadli Zon
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon (IDN Times/Linda Juliawanti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyindir tentang penggunaan kantor Sekretariat Kabinet, untuk pertemuan Sekretaris Kabinet Pramono Anung beserta para sekretaris jenderal partai politik koalisi pemerintahan Jokowi-JK, yang digelar pada Senin (7/5) siang.
Di dalam pertemuan tersebut, dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKPI Imam Anshori, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Golkar Lodewijk Fredrich Paulus, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, Sekjen Partai Hanura Harry Lontung Siregar, dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.
1. Jangan gunakan fasilitas negara untuk politik
IDN Times/Linda JuliawantiFadli mengaku tak tahu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, apabila agenda pertemuan itu berkaitan dengan kepentingan nasional, tidak ada masalah.
"Tapi kalau untuk kepentingan partai politik, bukan kah itu institusi negara, harusnya dicarilah tempat lain, di salah satu markas partai atau di rumah ketumnya atau dimana," ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senin (7/5).
Baca juga: 3 Kritikan Fadli Zon pada Pemerintah di Hari Buruh Internasional
2. Menggunakan fasilitas negara dianggap Fadli sebagai abuse of power
IDN Times/Linda JuliawantiEditor’s picks
Fadli juga mengatakan, bila menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan di luar negara, melainkan untuk pertemuan koalisi Pilpres 2019, maka disebutnya sebagai abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan.
"Ini kan tidak boleh seharusnya penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan di luar kepentingan negara, apalagi ini untuk koalisi, itu kan abuse of power," ujar dia.
Menurut Fadli jika memang benar itu terjadi, maka itu adalah suatu pelanggaran terhadap kewenangan. "Itu melampaui dari kewenangan, kan abuse of power, menggunakan fasilitas negara untuk membicarakan koalisi Pilpres 2019," kata dia.
3. DPR kemungkinan bisa membentuk tim pengawasan
IDN Times/Linda JuliawantiJokowi yang sering dikritik karena menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, dikatakan Fadli, apabila memang terus menerus dilakukan, bisa saja nanti DPR membuat tim pengawasan terkait hal itu.
"Saya kira nanti di komisi terkait kita akan suarakan. Jangan dong gunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai, apalagi untuk Pilpres," jelas Fadli.
Baca juga: 3 Kritikan Fadli Zon pada Pemerintah di Hari Buruh Internasional
Berita Terkini Lainnya
