Dilematika Golkar Mencari Pengganti Setya Novanto

Laporan Helmi Shemi dan Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times – Penunjukan Aziz Syamsudin sebagai Ketua DPR RI oleh Setya Novanto menuai polemik di internal Partai Golkar. Beberapa anggota Fraksi Golkar menolak anggota Komisi III itu menggantikan Novanto menduduki kursi tertinggi DPR itu.

Suara Golkar di parlemen terbelah. Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad menyatakan, 60 dari 91 anggota Fraksi Golkar telah menandatangani surat penolakan penunjukkan Aziz sebagai ketua DPR. Penolakan disebut-sebut lantaran mekanisme penunjukkan tidak sesuai tata tertib.

Golkar sendiri telah melakukan rapat pleno dan menunggu hasil sidang praperadilan Setnov, sebelum memutuskan ketua umum--yang saat ini dijabat oleh Plt Ketua Umum Golkar Idrus Marham.

Aziz menanggapi polemik dengan tenang. Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pimpinan DPR. Meski pun suara Golkar terbelah, menuut dia, jika Badan Musyawarah (Bamus) dan pimpinan DPR sudah menyepakati, maka sudah tak ada masalah.

“Saya tidak mau berkomentar terlalu jauh, itu kan perasaan orang, saya tidak tahu. Tapi secara fakta, dalam hal itu, dia meminta ada pelantikan karena ada mekansime internal partai yang belum terselesaikan,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/12).

Aziz membiarkan semua proses tersebut mengalir alami. Dia tidak mau terlalu memikirkan alasan sebagian anggota Fraksi Golkar menolak.

“Kalau masalah temen-temen menolak, saya secara pribadi tidak ada konflik. Tapi secara mekanisme tadi disampaikan melalui suratnya Pak Agus Gumiwang,” Aziz Syamsuddin menandaskan.

Sementara, Wakil Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mengusulkan agar Golkar mendengarkan pendapat dari anggota Dewan Fraksi Golkar. Menurutnya, anggota Dewan Fraksi Golkar sudah mengetahui kiprah anggota DPR.

“Saya juga minta ini, suara anggota dewan didengar karena mereka sedikit banyak mengetahui kiprah anggota dewan yang lain dari Partai Golkar. Dari situ mereka bisa memberikan penilaian siapa yang paling cocok jadi Ketua DPR,” kata Akbar pada acara Sarasehan Nasional, Kuningan, Minggu 10 Desember lalu.

Sementara, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan enggan ikut campur terkait penunjukkan ketua DPR. Semua urusan pergantian Ketua DPR adalah hak Golkar, dan harus partai beringin lah menyelesaikan.

“Ya biarlah Golkar yang menyelesaikan. Tanya sama Golkar, bukan sama saya. Saya tidak punya posisi menunda maju mundur, tidak ada urusan saya itu,” kata dia di Gedung DPR RI, Senin.

Baca juga: Titiek Soeharto Siap Dicalonkan Sebagai Ketua Umum Golkar

“Ini urusan internal Golkar. Saya tidak komentari urusan Golkar, itu urusan rumah tangga Golkar,” dia menegaskan.

Zulkifli juga telah mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima surat pengunduran diri dari Novanto. Ketua MPR RI itu menyebutkan, hingga kini belum ada keputusan dari pimpinan DPR terkait  pengunduran diri Novanto dan juga penunjukan Aziz Syamsudin.

Kandidat Ketua Umum Golkar

 

Menjelang terselenggaranya musyawarah nasional (Munas) untuk menentukan ketua umum Partai Golkar, beberapa sosok pun mulai muncul untuk menggantikan Setya Novanto.

Di antaranya, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, dan anggota Komisi III dari Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungan kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto sebagai pengganti Setya Novanto di pucuk pimpinan partai. 

"Kalau kita sih dari Jawa Barat, hampir melihat dari DPD-DPD lain dari Yogya, dan mungkin DPD lain di seluruh Indonesia secara umum sudah menghendaki Pak Airlangga Hartanto untuk menjadi calon ketua umum," Dedi di Hotel Manhattan, Jakarta, Minggu 10 Desember lalu.

Kendati, Dedi mengatakan, secara demokrasi masih terbuka peluang bagi kader lain untuk menjadi calon pengganti Novanto. "Tapi apabila dalam ruang demokrasi itu menghendaki pada satu nama kan tidak ada problem juga, karena itu demokrasi juga," tambah dia.

Bupati Purwakarta itu  tidak mempermasalahkan munculnya nama selain Airlangga. Namun dia mengingatkan bahwa yang disebut aklamasi bukan berarti tidak ada calon lain. 

"Ada calon lain enggak apa-apa. Ketika syarat menjadi calon itu harus 30 persen, kemudian tidak ada yang memenuhi, maka itu aklamasi namanya," ujar calon Gubernur Jawa Barat ini.

Baca juga: Surat 'Sakti' Setya Novanto Ini Gegerkan Partai Golkar

Sementara, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan pertemuan di kediaman Titiek Soeharto dilakukan atas undangan putri Presiden ke-2 RI Soeharto itu di kompleks Cendana, Menteng, Jakarta Pusat.  

“Pertemuan di Cendana ya memang kami diundang oleh mba Titiek, putri dari Pak Harto yang menyampaikan bahwa mereka terpanggil untuk memperkuat Partai Golkar dalam mengahadapi agenda-agenda politik ke depan,” ujar Akbar, di Hotel Manhattan, Kuningan, Minggu 10 Desember 2017.

Menurut Akbar keluarga Titiek sudah menyetujuinya perihal pencalonan menjadi ketua umum Partai Golkar, walaupun Airlangga Hartarto sudah mendapatkan setengah suara dari DPD 1 Golkar. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan Titiek juga mendapatkan dukungan dari DPD 1.

“Politik ini tidak bisa kita lihat secara matematik, bisa saja satu dua hari ada perkembangan baru, dengan adanya perkembangan baru, bisa saja terbuka peluang juga munculnya calon-calon baru,” ucap dia.

Memang, akta Akbar, terbuka kemungkinan ada usulan calon lain, dan ketika sudah pada waktunya akan ditentukan melalui Munaslub.

“Dengan munculnya calon-calon baru itu kan dimulai dengan usul siapa. Ya berawal dari mereka-mereka yang mempunyai hak suara. Yang punya hak suara itu siapa, ya DPD 1, dukungan juga tentunya dari DPD 2,” kata dia.

Akbar menambahkan, para senior Golkar bisa memiliki hak suara maupun tidak dalam memilih calon ketua umum. “Mereka akan ada posisi untuk mengeluarkan suara dan tidak bersuara kan, tapi bisa saja mereka punya suara masing-masing,” Akbar Tanjung menandaskan.

Debat Terbuka

Tingkat elektabilitas Partai Golkar belakangan disbeut-sebut menurun, menyusul penetapan status tersangka pada Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Karena itu, suara golkar terbelah. Beberapa kader mendorong agar Novanto segera mundur dari pucuk pimpinan partai.

Namun, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedy Mulyadi menilai, publik tidak menyalahkan Golkar sebagaimana terjadi pada sejarah era transisi, 1998-1999.

"Mohon maaf ya, beda dengan 1998-1999. Publik tidak menyalahkan Golkar hari ini, publik hanya meminta Golkar melakukan perubahan kepemimpinan," kata dia, Hotel Manhattan, Jakarta, Minggu 10 Desember lalu.

Perubahan yang dimaksud, kata Dedi, adalah dengan membuat langkah yang mengadaptasi kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Presiden Jokowi yang tukang blusukan, Jokowi yang memiliki integritas, pak Jokowi yang tiap hari kerja itu harus segera diterjemahkan Partai Golkar, sehingga keberhasilan presiden berdampak pada keberhasilan Partai Golkar," kata dia.

Baca juga: Surat Pengunduran Diri Setya Novanto Sampai ke Pimpinan DPR RI

Dedi mengatakan Golkar masih punya cukup waktu melakukan perubahan dengan melakukan musyawarah nasional luar (Munaslub) dengan tidak bergantung pada sidang praperadilan Setnov.

"Karena munaslub itu tuntuntannya bukan persoalan praperadilan. Praperadilan itu adalah hak setiap orang, setiap warga negara yang menghadapi kasus hukum, sedangkan munaslub itu kebutuhan politik partai Golkar, untuk merespon apa yang menjadi keinginan masyarakat Indonesia," papar dia.

Dedi pun menyarankan agar DPP Golkar mengadakan debat terbuka di masyarakat, untuk menentukan posisi ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto.

"Membuat debat terbuka di tengah masyarakat pada seluruh live di televisi Indonesia karena apa, Ketua DPR bukan hanya representasi partai tapi merepresentasikan publik karena dia mewakili rakyat Indonesia," kata dia.

Dengan begitu, menurut Dedi, integritas calon ketua DPR akan teruji oleh masyarakat yang menyaksikan debat tersebut. "Kemudian diturunkan lembaga riset untuk melihat elektabilitas masyarakat terhadap dirinya, ranking pertama ditetapkan menjadi Ketua DPR," kata dia.

Dedi mengatakan hal itu bisa dilakukan setelah Golkar menggelar munaslub dan evaluasi internal. Baru setelahnya, nama-nama yang menjadi calon ketua DPR RI menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dinilai internal Golkar.

"Kemudian pada waktu penentuan ketua DPR nanti Golkar bisa menggunakan momentum ini untuk melakukan pembenahan diri. Misalnya, begini ketua DPR diusung banyak nama, kemudian dia membuat fit and proper test di internal partai," dia mencontohkan.

Dedi yakin jika itu dilakukan, Golkar akan dinilai sebagai partai dengan terobosan baru di masyrakat. "Kalau itu Golkar melakukan pasca-munaslub kita melakukan terobosan baru, bahwa Golkar mengehdaki seluruh rakyat Indonesia, karena Golkar suara rakyat," Dedi menandaskan.

Baca juga: Reaksi Azis Syamsuddin Diusulkan Setya Novanto Jadi Ketua DPR RI