Ini yang Dibahas Pramono Anung dengan 10 Sekjen Parpol Pendukung Jokowi

Apa sih yang dibahas?

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menggelar pertemuan dengan 10 sekretaris jenderal partai politik koalisi pemerintahan Jokowi di kantor Sekretariat Kabinet pada Senin (7/5) siang kemarin.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, pertemuan tersebut membahas tentang pencapaian selama masa pemerintahan Jokowi-JK.

1. Partai pendukung Jokowi diberi data keberhasilan selama pemerintahan Jokowi

Ini yang Dibahas Pramono Anung dengan 10 Sekjen Parpol Pendukung Jokowi IDN Times/Linda Juliawanti

Politisi yang akrab disapa Toni itu menjelaskan, pertemuan 'gajah' 10 sekjen partai politik koalisi pemerintahan Jokowi kemarin, membahas tentang pencapaian keberhasilan Jokowi-JK selama memimpin. Hal tersebut dikatakan Toni, dipaparkan langsung oleh Pramono Anung.

"Tadi mendengarkan pemaparan dari Pak Pramono tentang data keberhasilan Jokowi-JK," ujar Toni kepada IDN Times, Senin (7/5).

Baca juga: Jokowi Akui Bertemu PKS Diam-diam, PDIP: Bukan untuk Memecah Koalisi

2. Banyak kesuksesan Jokowi tidak terkomunikasikan karena situasi politik

Ini yang Dibahas Pramono Anung dengan 10 Sekjen Parpol Pendukung Jokowi Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO

Menurut Toni, selama masa pemerintahan Jokowi banyak pencapaian spektakuler, namun belum bisa dirasakan dengan baik karena situasi politik di Indonesia yang sedang memanas.

"Banyak capaian spektakuler, tapi tidak terkomunikasikan dengan baik karena hiruk-pikuk politik," ungkapnya.

3. Partai pendukung Jokowi miliki kewajiban menyampaikan pencapaian Jokowi

Ini yang Dibahas Pramono Anung dengan 10 Sekjen Parpol Pendukung Jokowi IDN Times/Vanny El Rahman

Ia pun mengatakan, sebagai para partai pendukung Jokowi, mereka harus bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang pencapaian sukses dari pemerintah Jokowi selama ini. Hal tersebut menjadi salah satu pendidikan politik bagi masyarakat ke depannya.

"Sebagai partai pendukung kami mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan data dan fakta itu kepada publiksebagai bagian dari pendidikan politik dan menjauhkan rakyat dari fitnah, hoax dan gosip yang kejam dan jahat," kata dia.

Baca juga: Terapkan Program Padat Karya Tunai di Desa, Jokowi Hanya Libatkan Warga



Topik:

Berita Terkini Lainnya