Ini 5 Faktor Kenapa Calon Kepala Daerah Rawan Korupsi
IDN Times/Sakti
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 wilayah, sejumlah calon kepala daerah petahana terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ada yang terang-terangan mengaku korupsi untuk modal kampanye, ada pula yang membantahnya. Namun tak bisa dipungkiri, untuk maju dalam pemilihan kepala daerah memang tidak gratis. Bahasa politiknya, tak ada makan siang yang gratis.
Tingginya ongkos kampanye inilah yang agaknya menjadi salah satu faktor calon petahana menilap duit negara. Selain itu ada faktor lain yang membuat calon petahana menyelewengkan duit rakyat. Berikut di antaranya:
1. Tingginya mahar politik
IDN Times/Teatrika Handiko PutriPeneliti Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gulfino Guevarto mengatakan mahar politik lazim terjadi menjelang Pilkada. Dan mahar yang diminta partai politik biasanya tinggi sekali.
“Nilainya lumayan besar. Biaya mahar ini yang menjadi salah satu pendorong korupsi politik,” kata Gulfino di Bakoel Koffie, Rabu (21/2).
Tingginya biaya mahar politik ini antara lain memicu para calon kepala daerah petahana memanfaatkan dana APBD untuk keperluan politik mereka.
Baca juga: Pilkada 2018: Bayang-bayang OTT Hantui Calon Kepala Daerah Petahana
2. Biaya kampanye
IDN Times/Sukma ShaktiFaktor selanjutnya yang memicu korupsi adalah ongkos kampanye yang tidak sedikit. Sebab kampanye berarti mensosialisasikan diri kepada publik. Dan itu, tentu saja, butuh dana besar.
“Dari biaya kampanye visual sampai kampanye terjun ke lapangan itu juga butuh biaya yang tidak sedikit. Itu bisa menjadi faktor lahirnya korupsi pemilu,” terang dia.
3. Biaya akomodasi
Editor’s picks
IDN Times/Sukma ShaktiFaktor berikutnya adalah biaya akomodasi. Gulfino memaparkan, biaya akomodasi yang dimaksud adalah biaya wara-wiri atau transportasi dari satu tempat ke tempat lainnya untuk kampanye.
“Ke daerah-daerah, itu kan butuh biaya juga,” ucap Gulfino.
Oleh karena itu, tambahnya, calon kepala daerah petahana akan sangat rentan memanfaatkan uang negara untuk membayar segala biaya yang diperlukan saat kampanye.
4. Biaya lembaga survei
IDN Times/Sukma ShaktiBiaya sewa lembaga survei, menjadi faktor pemicu korupsi politik. Gulifino menjelaskan bahwa hampir semua peserta pemilu, mulai dari Pileg, Pilkada, hingga Pilpres, pasti akan memanfaatkan lembaga survei untuk mengetahui tingkat elektabilitasnya dan lawan.
“Ini juga perlu biaya. Kalau kemarin saya lihat katanya untuk survei tergantung, mulai dari 450 (juta) sampai miliaran,” papar Gulfino.
5. Biaya relawan
IDN Times/Sukma ShaktiBiaya yang tak kalah besar adalah biaya untuk para relawan. Apalagi saat ini tak banyak lagi relawan yang mau digerakan tanpa dibayar. Sehingga, mau tidak mau calon pun harus merogoh uang untuk para relawan ini.
“Biaya relawan ini tentu sebagai mesin pemenangan kan harus ada bensin. Kalo tidak ada uang, otomatis tidak akan jalan,” ujarnya.
Baca juga: Ramai-ramai Calon Petahana Terjaring OTT KPK, Partai Minta Aturan Ini Direvisi
Topik:
Berita Terkini Lainnya
