Ini 10 Alasan Pentingnya Undang-undang Pengawasan Obat
Kepala BPOM Penny Lukito (IDN Times/Ahmad Mustaqim)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi IX DPR RI tengah merancang Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom). Ketua Komisi IX Dede Yusuf, mengatakan RUU Waspom adalah inisiatif DPR, untuk menindaklanjuti temuan-temuan di lapangan mengenai obat dan makan palsu atau ilegal.
"Kami melihat pentingnya sebuah badan yang melakukan fungsi pengawasan terhadap produk-produk yang beredar, harus dipayungi undang-undang," kata Dede di Komisi IX, Gedung DPR RI, Selasa (23/1).
Dalam rancangan undang-undang tersebut, Kepala BPOM Penny Lukito menyampaikan beberapa alasan kenapa UU Waspom harus segara dirumuskan oleh DPR.
1. BPOM bisa bekerja secara tangguh dan independen
Antara Foto/Audy AlwiLukito mengatakan dengan adanya UU Waspom, nantinya BPOM bisa lebih berperan secara mandiri melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan secara independen, komprehensif, dan perspektrum.
"Saat ini tentunya banyak gap, dikarenakan banyak hal yang ada di BPOM, sehingga gap tersebut perlu dulu dipayungi hukum yang kuat," kata Penny dalam presentasinya bersama Komisi IX di Gedung DPR RI, Selasa (23/1).
Baca juga: BPOM Tambah 5 Unit Mobil Pemusnah Obat Seharga Rp4 Miliar
2. Meninggalkan efek jera
Antara Foto/R RekotomoPenny mengatakan satu hal yang dikaitkan dengan pengawasan dan penegak hukum adalah menegakkan efek jera, pada siapapun yang mempunyai niat untuk melakukan pelanggaran hukum, terkait dengan produksi peredaran dari obat dan makanan.
"Dalam hal ini, mungkin juga ada beberapa komponen yang belum dimiliki oleh BPOM, sehingga tidak bisa memberikan pengawasan dan penegakan hukum yang berefek jera," ujarnya.
3. Memperkuat keamanan mutu obat dan makanan
Antara FotoTerkait dengan pembahasan RUU Waspom yang sudah menjadi perhatian publik dan Pemerintah, Penny mengapresiasi DPR yang sudah bisa menangkap permasalah dan tantangan, serta potensi besar yang terjadi di masyarakat, terkait dengan keamanan dan mutu dari obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Dengan adanya RUU Waspom tersebut, BPOM bisa melakukan pengawasan obat dan makanan melalui hukum.
"Sehingga memang pengawasan obat dan makanan perlu dikuat dengan adanya payung hukum tinggi," tutur Penny.
4. Mencegah pelanggaran karena teknologi yang berkembang
Antara Foto/Iggoy el Fitra Dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia, semakin banyak tindak ilegal yang dilakukan melalui situs online, terutama untuk perdagangan obat dan makanan. Penny menjelaskan, berbagai pelanggaran dengan semakin berkembangnya teknologi untuk perdagangan online.
"Banyak kita temui kejahatan yang sifatnya juga ke depan akan bisa memunyai potensi dalam bentuk bioterorisme, sehingga ada konflik kegaduhan. Jadi, aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, juga mempunyai peran BPOM di situ," ujarnya.
5. Melakukan kerjasama pengawasan dengan Pemerintah
Antara Foto/Syamsul HudaPermasalahan obat dan makanan bersifat full spektrum, termasuk juga pengawasannya. Karena itu juga, kata Penny, ada aspek di mana peran pemerintah daerah, juga mempunya peran dalam hal pengawasan. Dengan adanya UU Waspom tersebut, ke depannya BPOM bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pengawasan.
"Dalam hal ini, aspek pengawasan menjadi penting, artinya adalah BPOM sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap pengawasan, akan berhadapan dengan Kementerian," jelas Penny.
6. Premarket yang lebih terjamin
Editor’s picks
IDN Times/Margith Juita DamanikApabila BPOM telah memerkuat aspek pengawasan, dengan adanya Undang-Undang Waspom tersebut, BPOM bisa semakin merelaksasi, menyederhanakan, atau memercepat akses obat dan makan. Sehingga, premarket akan bisa dipercepat, terutama masalah pangan.
"Kami juga sudah punya satu instrumen untuk memastikan bahwa industri panganlah yang akan bertanggungjawab terhadap jaminan produknya sebelum diedarkan," ucap Penny.
Dengan adanya instrumen tersebut, lanjutnya, BPOM tinggal melakukan pemantauan.
7. Mencegah obat ilegal
IDN Times/Ahmad MustaqimPenny menjelaskan, obat mengalami penurunan dari 2015 ke 2017 dalam bentuk perkara dan permasalahan yang bermacam-macam. Menurutnya, belum terlihat apakah itu ilegal, apakah itu palsu. Dengan adanya RUU Waspom, BPOM berharap bisa memerkuat untuk menuntaskan para penjual obat ilegal dan memberi efek jera.
"Menunjukkan adanya penurunan, bukan berarti permaslaahan semakin mengecil, tapi juga menunjukkan adanya perkuatan pada BPOM, sehingga sudah ada rasa takut dari para pelaku kejahatan selama ini," kata Penny.
8. Memperkuat kerjasama dengan kepolisian agar memiliki upaya paksa
IDN Times/Ahmad MustaqimPenny mengungkapkan, dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017, BPOM menggerakkan aksi nasional. Melalui aksi nasional tersebut, pemberantasan penyalahgunaan obat semakin terungkap ke atas. Maka, ke depannya, BPOM merasa perlu untuk bermitra dengan polisi agar memiliki hak upaya paksa.
"Dengan adanya UU nanti, harapan kami adalah mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa, sehingga kami bisa bergerak sendiri," ujarnya.
Meski kemitraan juga akan dilakukan oleh BPOM, tambah Penny, ada saat-saat kemandirian dalam melakukan upaya paksa perlu ditegakkan sendiri oleh BPOM. Maka, BPOM bisa menjaga kerahasiaan dan keefektivitasan dari suatu operasi.
9. Mendapatkan SDM yang lebih besar
IDN Times/Ahmad MustaqimDengan adanya RUU Waspom, ujar Penny, diharapkan BPOM semakin memiliki kewenangan yang besar dan mendapatkan sumber daya yang lebih besar.
"Untuk melaksanakan fungsinya lebih baik dan untuk melindungi masyarakat dengan tantangan yang besar," jelasnya.
10. Meningkatkan mutu obat dalam negeri
hellosehat.comSejak terjadi pelanggaran terhadap obat ilegal dan palsu di Indonesia, masyarakat lebih percaya dengan obat import dibanding dengan produk dalam negeri. Melalui UU Waspom tersebut, BPOM berharap masyarakat bisa kembali percaya terhadap kualitas obat di dalam negeri yang lebih aman, sehingga tidak perlu lagi membeli obat import.
"Untuk mendorong kompetitifnes dari produk, untuk memercepat perijinan dari import eksport produk, dan pasar dalam negeri juga tidak harus dibanjiri denagn produk import, apabila produk kita sendiri lebih baik," kata Penny.
Baca juga: Banyak Makanan dan Obat Dijual Online, BPOM Gandeng Tim Cyber Polri
Berita Terkini Lainnya
