Ini Langkah Bersih-Bersih Sri Mulyani Usai Pegawainya Kena OTT KPK
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kecewa karena masih aja ada jajaran di bawahnya yang justru melakukan korupsi. Adanya oknum di Kementerian Keuangan yang korup terungkap dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (4/5) malam.
Penyidik menangkap Yaya Purnomo, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Dirjen Kemenkeu. Rupanya sudah sejak lama Yaya bermain dengan anggota DPR dari Komisi XI, Amin Santono.
Menurut perempuan yang akrab disapa Ani itu jika dilihat dari nama bagian dan direktoratnya, maka Yaya sesungguhnya gak memiliki hubungan dengan pengalokasian anggaran daerah. Sebab, yang ia kerjakan lebih ke evaluasi pengelolaan.
"Oleh karena itu tertangkapnya YP memicu alarm ke saya dan seluruh kementerian ini. Yang dilakukan oleh YP adalah nyata suatu praktik makelar anggaran," ujar Ani ketika memberikan keterangan pers pada Senin siang (7/5) di Kemenkeu.
Saat menduduki jabatan sebagai Menkeu, perempuan yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bertekad untuk melakukan bersih-bersih.
"Sejak 10 tahun lalu saya sudah mendengar hal seperti ini dan kami telah berusaha untuk membersihkan kementerian keuangan dari praktik makelar anggaran. Nyatanya, usai reformasi yang sudah begitu panjang dilakukan, masih saja ada oknum di kementerian keuangan yang melihat adanya kesempatan untuk menjadi makelar anggaran," kata dia.
Oleh sebab itu, Ani bertekad akan bekerja lebih keras untuk melakukan evaluasi yang sangat serius. Nah, kira-kira apa aja ya gebrakan Ani dalam membersihkan para koruptor dari kementeriannya?
1. Mendukung kinerja KPK untuk membuka sel makelar di Kemenkeu
ANTARA FOTO/Wahyu Putro AMenurut Ani, poin utama dari adanya tindak korupsi di institusi yang ia pimpin adalah pengkhianatan terhadap tata nilai, tata kelola yang baik. Korupsi itu gak hanya menguntungkan Yaya Purnomo saja, tetapi juga di waktu yang bersamaan mencederai reputasi dari kemenkeu.
"Oleh sebab itu, kami sangat setuju dengan yang dilakukan oleh KPK. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua KPK pada Minggu malam dan kami mendukung sepenuhnya langkah KPK. Bahkan, saya ingin membuka dan mengidentifikasi apakah ia bisa bergerak sendiri atau ia merupakan sel dari suatu organisasi di dalam kementerian keuangan dan di luar kemenkeu," ujar Ani.
Ia melanjutkan kalau nantinya ditemukan ada suatu sel dari suatu sistem di dalam kementeriannya, Ani berharap semua yang terlibat di dalamnya segera bisa ditindak.
"Kalau dia adalah pelaku anggaran terhadap UU ASN, maka kami akan melakukan (pembersihan) tanpa segan dan secara cepat. Kami saat ini terus berkolaborasi dengan KPK," kata dia lagi.
Baca juga: Anggota DPR Amin Santono Terancam Hukuman Penjara 20 Tahun
2. Menkeu larang pertemuan jajaran Kemenkeu dengan perwakilan daerah
ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariUsai mengetahui kalau kementeriannya belum bersih dari makelar anggaran, Ani pun meminta kepada seluruh jajarannya agar mengevaluasi dan meneliti kembali seluruh prosedur penyusunan dan pelaksanaan APBN. Seperti yang disampaikan dalam keterangan pers KPK, Yaya Purnomo adalah calo anggaran dengan spekulasi APBN-P 2018.
Editor’s picks
"Ini berarti sudah ada suatu ritme atau modus yang dilihat dalam pengurusan anggaran atau kalau ada APBN-P maka muncul lah lahan untuk memungkinkan terjadinya korupsi dan transaksi. Oleh sebab itu, saya meminta agar seluruh jajaran di kementerian terus memperkuat dan meningkatkan transparansi di dalam pengelolaan APBN, dimulai dari penyusunan, pembahasan trilateral hingga penetapan transfer ke daerah," kata Ani.
Bahkan, untuk pengajuan anggaran berdasarkan proposal, Ani tidak lagi mengizinkan adanya pertemuan antara jajaran Kemenkeu dengan perwakilan daerah.
"Proposal bisa disampaikan melalui online dan pembahasannya juga bisa dilakukan secara elektronik. Sementara, soal putusan apakah proposal ini sesuai dengan kepentingan bagi transfer ke daerah dalam rangka untuk membangun daerah, maka itu bisa dilakukan secara transparan sesuai dengan kriteria yang ada," tutur dia.
Intinya, dimulai dari tahun 2018, Direktorat Jenderal Perimbangan tidak boleh lagi mengizinkan adanya pertemuan dua pihak itu. Sebab, kesepakatan terkait pembahasan bisa bermula dari pertemuan tersebut.
Sementara, bagi kepala daerah baru yang kurang memahami mengenai pengusulan anggaran, maka Ani akan melakukan edukasi. Ani akan memfokuskan kepada daerah di Indonesia bagian timur, sebab Presiden Jokowi tengah giat membangun di area tersebut.
"Daerah-daerah di Indonesia Timur yang justru selama ini menjadi pusat perhatian dari Bapak Presiden, dengan harapan bisa memajukan mereka yang tinggal di daerah terluar dan tertinggal. Tapi, justru mereka lah yang biasanya paling rawan untuk menjadi obyek dari para calo anggaran," ujar dia.
3. Melarang penggunaan fasilitas di seluruh area Kemenkeu untuk membahas praktik makelar anggaran
www.kemenkeu.go.idAni mengaku sering mendengar ada satu ruangan di Kemenkeu yang dipakai sebagai tempat untuk menerima pemerintah daerah dan dijadikan praktik calo anggaran.
"Saya sudah minta kepada Sekjen dan Dirjen untuk melakukan evaluasi dan penelitian terutama di Kementerian Keuangan. Kami akan melakukan berbagai macam tindakan tegas terhadap oknum-oknum dan melarang tindakan tegas terhadap praktik penggunaan fasilitas negara yakni gedung Kemenkeu dalam melakukan praktik makelar anggaran," kata Ani.
Ia mengatakan modus yang biasanya dilakukan oleh para calo makelar anggaran yakni dengan menawarkan jasa pengurusan anggaran. Mereka bisa menjadi konsultan dan menawarkan pencairan anggaran.
"Saya sudah meminta kepada Ditjen Perbendaharaan bahwa untuk mencairkan anggaran, Anda gak perlu menggunakan jasa konsultan," ujar dia.
Akibat perbuatannya, tidak saja Yaya terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun, tetapi kariernya di Kemenkeu pun tamat. Kemenkeu resmi memecat Yaya.
Tapi, apakah langkah-langkah ini cukup ampuh untuk mencegah praktik makelar anggaran di Kemenkeu?
Baca juga: Pegawai Kemenkeu Terjaring OTT KPK, Sri Mulyani: Sudah Dipecat
Topik:
Berita Terkini Lainnya
