Waspadai Hoax Politik dengan Cara Ini

Surabaya, IDN Times - Saat ini, peran dunia digital dalam politik memang tidak bisa dianggap sebelah mata. Dunia digital seperti menjadi bagian integral dari proses politik.

Ternyata, di balik itu terselip kekhawatiran tentang banyaknya fenomena berita bohong alias hoax yang bermunculan jelang adanya pesta demokrasi itu. 

"Saat ini, demokrasi kita diwarnai oleh perang medsos yang tak jarang isinya adalah negative campaign atau bahkan black campaign," ujar pengamat politik Unair, Hari Fitrianto, saat menjadi pembicara Seminar Menuju Pilgub Jawa Timur Damai, Berkualitas, dan Berintegritas, Kamis (16/11).

Pentingnya literasi untuk tangkal hoax dan isu SARA. 

Masih menurut Hari, black campaign lebih berbahaya karena menyerang lawan politik dengan tidak berdasar data. Sedangkan negative campaign cenderung lebih longgar dengan menggunakan data, walaupun tetap saja tidak baik untuk proses demokrasi ke depan. Begitu pula dengan berita bohong alias hoax.

CEO The Initiative Institute, Airlangga Pribadi Kusman menambahkan bahwa ternyata fenomena hoax juga terjadi dalam pemilu Amerika Serikat. Hoax muncul untuk memengaruhi pendapat publik dalam publik dalam memberikan suaranya. 

"Di sinilah pentingnya kesadaran berliterasi untuk tidak menjadikan isu hoax dan SARA sebagai instrumen politik. Untuk itu perlunya ideologi politik dari parpol sehingga pemilih menjadi rasional," tambah Airlangga. 

Baca juga: Agar Tak Termakan Hoax, Millennials Perlu Perhatikan 3 Hal Ini

Pentingnya pendidikan politik dan peran partai. 

Undang Undang No. 2 Tahun 2008 pasal 11, diatur tentang tugas dan fungsi partai politik yang salah satunya memberikan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat luas. Pendidikan politik yang kurang, pada akhirnya memunculkan apatisme di masyarakat terhadap partai politik dan proses politik secara keseluruhan. 

Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Hari Putri Lestari yang turut hadir dalam acara itu, menambahkan bahwa tugas pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggung jawab parpol. "Pendidikan politik tidak berhasil tanpa dukungan akademisi, lembaga riset, dan masyarakat umum," ujarnya. 

Masih menurut Lestari, media massa juga menjadi harus turut mengedukasi masyarakat tentang pendidikan politik dan manfaat-manfaat apa yang didapat jika masyarakat melek politik. "Media massa (juga) menjadi garda terdepan untuk menyampaikan pendidikan politik," pungkasnya. 

Baca juga: Tangkal Hoax, Indonesia Perlu Lakukan Beberapa Cara Ini