Solusi Banjir yang Ditawarkan Cagub-Cawagub untuk Menyelamatkan Jakarta!

Lalu, apa program kerja para pasangan cagub-cawagub DKI terkait persoalan ini?

Kredit foto: Kemal Jufri via theguardian.com

Banjir adalah salah satu dampak dari penurunan level tanah Jakarta dan peningkatan ketinggian air laut di Teluk Jakarta. Oleh karena itu, menyelesaikan persoalan banjir juga perlu memperhatikan fakta tersebut. Lantas, apa saja program kerja para pasangan cagub-cawagub DKI berkaitan dengan persoalan banjir?

1. Pasangan Agus dan Sylviana

Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Dalam program visi dan misi yang diserahkan pasangan nomor urut 1 ini kepada KPU DKI Jakarta, keduanya menyebutkan bahwa menurunnya daya dukung lingkungan, misalnya banjir dan pengelolaan sampah, adalah salah satu isu yang mereka soroti. Agus dan Sylviana menyebut kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah kota dan warga menghambat kelancaran kerja sama untuk penyelesaian masalah ini.

Pasangan Agus dan Sylviana sendiri mengelompokkan penanganan banjir jadi satu dengan persoalan kriminalitas, narkotika dan terorisme ke dalam Program Aksi untuk Mewujudkan Jakarta yang Aman:

a. Meningkatkan kualitas dan fungsi saluran dan drainase perkotaan.

b. Meningkatkan kualitas normalisasi bantaran, saluran sungai, waduk, dan situ.

c. Mencegah dan memberantas kriminalitas perkotaan dan premanisme.

d. Meningkatkan kualitas taman dan ruang terbuka di wilayah-wilayah pemukiman.

e. Membantu peningkatan efektivitas keterpaduan aparatur wilayah untuk keamanan (kelurahan,
babinkamtibnas, babinsa).

f. Meningkatkan infrastruktur monitoring dan pengawasan keamanan wilayah.

g. Memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba.

h. Mencegah dan memberantas ancaman terorisme.

2. Pasangan Ahok dan Djarot

Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Sebagai gubernur dan wakil gubernur non-aktif, Ahok dan Djarot punya keuntungan lebih memahami langsung seperti apa peliknya persoalan banjir di Jakarta. Dalam visi dan misi cagub-cawagub, pasangan ini dengan rinci dalam menjabarkan kebijakan apa saja yang akan mereka ambil terkait banjir Jakarta. Menurut keduanya, bencana ini disebabkan oleh banjir kiriman, air pasang, dan distribusi aliran air hujan yang tidak merata:

a. Mendorong percepatan penyediaan Ruang Terbuka Biru (RTB) sebesar 5% dengan menyelesaikan pembangunan 17 waduk dan 9 embung untuk menambah tampungan air. Adapun waduk-waduk itu adalah Jagakarsa, Rawa Minyak, Pinang Ranti, Pondok Rangon 1, Kampung Rambutan, Cilangkap, Marunda, Lebak Bulus, Cilandak Marinir, Brigif, Kampung Rambutan 1, Cimanggis, Sunter Hulu, Pondok Rangon 2, Rawa Lindung, Kamal Longstorage, dan Pondok Rangon. Untuk embung sendiri adalah Cipedak, Lebak Bulus 3, Lapangan Merah, Kramat Jati, Haji Dogol, Sejuk Raya, Penganten Ali, Cendrawasih, Sunter Jaya.

b. Melanjutkan program pengembalian fungsi sungai dan kali yang sudah banyak ditempati hunian liar dan program relokasi warga ke rumah susun; mewajibkan lurah dan camat untuk memastikan tidak ada bangunan liar di atas seluruh saluran air di Jakarta, serta menyelesaikan normalisasi sungai melalui program JEDI (Jakarta Emergency Dredging Initiative).

c. Menambah kapasitas pompa air dua kali lipat dari kapasitas saat ini untuk mempercepat surutnya genangan dan tindakan preventif banjir, terutama di daerah-daerah yang rendah, dekat dengan aliran sungai, cekungan, dan kawasan Pantai Utara.

d. Melanjutkan pembangunan tanggul laut (NCICD A) di sepanjang pantai utara (Pantura) Jakarta untuk menyelesaikan banjir akibat air pasang.

e. Menghubungkan seluruh saluran air di Jakarta untuk mendistribusikan air hujan secara merata, serta membangun sistem pengawasan saluran air untuk mempercepat penanganan genangan dan banjir.

f. Otomatisasi pintu-pintu air dan pompa sesuai dengan ketinggian air, curah hujan, dan kondisi saluran air yang terkait.

g. Memperbanyak biopori dan sumur resapan melalui gerakan menabung air secara berkelanjutan.

h. Pembangunan waduk di hulu sungai melalui pemberian hibah untuk waduk kepada Pemda sekitar Jakarta untuk mengatur debit air yang masuk Jakarta.

3. Pasangan Anies-Sandiaga

M Agung Rajasa/ ANTARA FOTO

Pasangan nomor urut 3 ini merangkum program penanggulangan masalah air dalam Pilar 2: Pembangunan Lingkungan Kota. Dalam program tersebut Anies dan Sandiaga menawarkan solusi seperti ini:

a. Revitalisasi tanggul dan pompa air. 

b. Memberikan BLT untuk korban banjir.

c. Membangun sistem distribusi air dan lingkungan hijau.

d. Penerapan kebijakan zero run-off (Nol Limpahan) di bagian hilir, yang intinya adalah semua air dimaksimalkan untuk diserap lagi ke dalam tanah, bukan dialihkan ke saluran. 

e. Komunikasi yang lebih efektif dalam urusan pembebasan lahan.

Pembangunan tanggul raksasa di Teluk Jakarta menjadi kontroversi tersendiri selama setahun belakangan ini.

Dedhez Anggara/ANTARA FOTO

Ancaman yang menghampiri Jakarta tak main-main. Maka, solusi yang komprehensif dan ambisius harus segera ditemukan dan dijalankan. Bagi Ahok dan Djarot --serta dukungan dari pemerintah pusat, salah satu jalan keluarnya adalah pembangunan mega-proyek tanggul raksasa di Teluk Jakarta yang dikenal dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Tanggul Laut Garuda.

dutchwatersector.com

Mungkin hanya pasangan ini yang berani mendukung solusi penyelesaian banjir bersama pemerintah pusat dengan pembangunan proyek dengan skala masif -- kabarnya menelan dana hingga 541,8 triliun rupiah. Di luar kasus hukum yang menjerat Ahok karena kasus reklamasi G-Island sebagai bagian dari proyek NCICD maupun persoalan dana, banyak yang harus dicermati kembali mengenai tanggul raksasa Teluk Jakarta ini.

Salah satu kritikan keras datang dari LIPI karena dampak sosial yang muncul jika proyek tersebut terus dijalankan. LIPI menyebut proyek itu jauh dari definisi pembangunan sesungguhnya sebab penggusuran kampung-kampung nelayan di tepi Teluk Jakarta dan sumber mata pencaharian mereka adalah bentuk pelanggaran.

Dikutip dari The Guardian, salah satu warga yang tinggal di kampung nelayan di tepi Teluk Jakarta mengaku bahwa dia dan keluarganya sudah tinggal di area itu selama tiga generasi. Tentu saja menggusur dan memindahkan mereka ke rusunawa bukan perkara mudah dan tak bisa dijustifikasi begitu saja.

Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Ada kecurigaan dari warga sekitar bahwa penggusuran itu bukan didasari oleh niat baik untuk menanggulangi banjir, tapi oleh kepentingan kelompok elit seperti politisi dan pengusaha properti. Ini akibat dari buruknya komunikasi antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dan warga di kampung-kampung nelayan.

Urusan Analisa Dampak Lingkungan dari pembangunan tanggul raksasa ini juga tak transparan. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat wajib mengumumkan hasil kajian yang dilakukan agar memperoleh kepercayaan publik. Bahkan, pihak pemerintah Belanda yang termasuk mendanai proyek ini mengaku bahwa banyak isu yang harus dipertimbangkan sebelum membangun tanggul raksasa ini, antara lain masa depan kelompok nelayan dan sumber ikan di Jakarta, pelabuhan Tanjung Priok (pelabuhan terbesar di Indonesia), tiga pembangkit listrik yang saat ini berada di pesisir Teluk Jakarta, serta area mangrove yang dilindungi.

Oleh karena itu, saat ini semestinya kita lebih fokus pada perdebatan tentang kebijakan yang ditawarkan para cagub dan cawagub. Terlalu banyak yang dipertaruhkan jika kita mengesampingkan betapa pentingnya debat terbuka yang bisa mengupas satu per satu program-program ketiga calon.

Baca Juga: Adu Argumen Cagub Soal Pembatasan Mobil Mewah, Solusi Siapa yang Paling Baik?