Debat Pilkada: Djarot Pertanyakan Modal Rp 200 Juta untuk OK-OCE Mart
IDN Times
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Dalam debat Pilkada DKI putaran kedua pada Rabu malam (12/4) masyarakat dari komunitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diperbolehkan menyampaikan pertanyaan untuk kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pada kesempatan pertama, komunitas UMKM menanyakan tentang masalah permodalan yang sering mereka alami dalam menjalankan usaha.
Sandiaga tetap mengusulkan program OK-OCE untuk menyelesaikan masalah permodalan.
IDN TimesSandiaga Uno menyampaikan bahwa selama 15 tahun terakhir ini dirinya telah mendalami UMKM. Oleh karena itu, ia menawarkan solusi kesulitan permodalan adalah melalui OK-OCE, dalam hal ini OK-OCE Mart.
Menurutnya, pengusaha selalu dipersulit jika meminta bantuan modal. Salah satunya adalah pengusaha perempuan. Melalui OK-OCE, kata Sandiaga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakan kredit khusus untuk perempuan tanpa jaminan.
Mendengar solusi yang ditawarkan oleh Sandiaga, Djarot mempertanyakan perihal banyaknya jumlah modal yang harus dimiliki masyarakat untuk mengikuti program OK-OCE Mart.
Editor’s picks
IDN Times"Yang saya baca kemarin untuk membikin OK-OCE Mart butuh dana Rp 200 juta. Bagaimana UMKM mampu mendapat dana sebesar itu?" tanya Djarot. Mendapat pertanyaan tersebut, Sandiaga pun menjawab bahwa saat ini program OK-OCE sudah diikuti oleh 12.000 peserta.
Menurutnya, jika beberapa warga mau berpatungan untuk mendirikan OK-OCE Mart, modal itu lebih ringan. Namun, Sandiaga juga mengingatkan bahwa program tersebut masih dalam proses. "Saya tak bisa jamin banyak karena ini masih dalam tahap penjajakan," ujar Sandiaga.
Sedangkan Ahok-Djarot sendiri punya solusi lain, seperti bagi hasil 80:20 dengan pengusaha dan pemberian kredit melalui pengecekan arus kas.
IDN TimesBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Pemerintah Provinsi DKI selama dua tahun belakangan ini telah mendorong warga untuk membuat rekening bank. Alasannya adalah agar pemerintah mudah dalam mengecek arus kas dari masing-masing warga yang mengajukan bantuan kredit. Menurut Ahok, itu arus kas adalah aspek penting dalam pemberian kredit.
Selain itu, pemerintah hanya bisa memberikan bantuan sebanyak Rp 300 miliar per tahun. Jadi, pemerintah Provinsi DKI mengadakan program bagi hasil 80:20, di mana 80 keuntungan untuk warga, 20 untuk Pemprov DKI. Program yang ditawarkan Ahok-Djarot berikutnya adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ini dilakukan untuk menghindari permasalahan sengketa tanah.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
