Debat Pilkada: Anies-Sandiaga Masih Belum Tahu Solusi Soal Reklamasi

"Warga Jakarta tak punya pantai"

Pasangan Anies dan Sandiaga dengan tegas menolak reklamasi Teluk Jakarta. Djarot menanyakan mengenai apa langkah yang akan diambil pasangan nomor urut 3 jika reklamasi dihentikan sebab akan muncul sengketa, pasalnya sebagian investasi oleh pengembang dan warga biasa sudah dijalankan. Pertanyaan serupa juga sempat ditanyakan oleh Najwa Shihab pada acara Mata Najwa hari Rabu lalu (25/1).

Baik Anies dan Sandiaga masih belum menemukan solusinya.

Debat Pilkada: Anies-Sandiaga Masih Belum Tahu Solusi Soal ReklamasiMuhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Sandiaga mengawali tanggapan dengan menyebut bahwa penghentian reklamasi Teluk Jakarta sangat penting sebab ini urusan keadilan. Menurut klaim Sandiaga, proses reklamasi yang berjalan saat ini tak terbuka dan jauh dari komitmen terhadap keadilan. Ia mencontohkan bahwa pemerintah tak memikirkan dampak reklamasi terhadap kehidupan para nelayan.

Seperti yang ia sampaikan di acara Mata Najwa, Sandiaga tetap meyakini bahwa pasti akan ada jalan keluarnya. Keyakinan ini lahir dari pengalamannya sebagai pengusaha yang tak jarang terlibat dalam dispute settlement atau penyelesaian sengketa. Tanpa menyebutkan langkah konkret, ia berujar bahwa apapun solusinya, yang penting harus berpihak pada rakyat.

Anies kemudian menambahkan bahwa rakyat Jakarta tak tahu rasanya punya pesisir. "Warga Jakarta tak punya pantai dan tak punya kesempatan menikmati indahnya Teluk Jakarta," ujarnya. Anies menilai reklamasi hanya akan menguntungkan segelintir orang-orang kaya sehingga warga biasa tak bisa menikmati pantai di bagian utara Jakarta.

Ahok menjelaskan bahwa ia dan Djarot juga memihak para nelayan dan warga biasa.

Debat Pilkada: Anies-Sandiaga Masih Belum Tahu Solusi Soal ReklamasiMuhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Ahok pun mempertahankan pendiriannya dan Djarot berkaitan dengan reklamasi. Menurutnya, pasangan lain selalu menuduh ia dan Djarot tak membela nelayan. Padahal, reklamasi menguntungkan bagi banyak pihak, termasuk warga pesisir.

Ahok menjelaskan bahwa dari investasi pengembang, pemerintah provinsi DKI mendapat pemasukan tambahan yang antara lain digunakan untuk membangun tempat nelayan mencari ikan, rumah susun bagi warga yang tinggal di bantaran sungai yang kumuh, serta trotoar Jakarta yang lebih baik. Dengan ini pemerintah provinsi DKI Jakarta tak perlu menggunakan APBD.

Topik:

Berita Terkini Lainnya