Perjalanan Marsekal Hadi Tjahjanto dari Pilot Pesawat Angkut Hingga Calon Panglima TNI

Karier Hadi Tjahjanto di militer cemerlang

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto ke DPR RI, sebagai calon panglima pada Senin 4 Desember 2017. 

Surat pengajuan tersebut dibawa ke DPR oleh Mensesneg Pratikno. Hadi Tjahjanto bakal menggantikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada 1 April 2018.

Hadi Tjahjanto disebut-sebut pantas menjadi Panglima TNI karena telah mengisi beberapa jabatan penting di TNI.  Namanya menjadi popular setelah dia membongkar kasus korupsi di Kementerian Pertahanan. Namun, bagi masyarakat, nama Hadi Tjahjanto mungkin belum familiar. 

Pria kelahiran Malang, 8 November 1963 itu memulai karier militernya di Skuadron Udara 4--yang bermarkas di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur--setelah lulus Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1986.

Perjalanan Marsekal Hadi Tjahjanto dari Pilot Pesawat Angkut Hingga Calon Panglima TNIjawapos.com

Di Skuadron Udara 4, Hadi menjadi pilot pesawat angkut ringan untuk Operasi Dukungan Udara, SAR terbatas, dan kursus penerbang pesawat angkut. Pada 1993, kariernya meningkat menjadi Kepala Seksi Latihan Skadron Udara 4.

Pada 1996, ayah dua putra itu tidak lagi mengurusi pesawat angkut ringan. Dia berganti memimpin pesawat angkut berat, sebagai Komandan Flight Ops A Flightlat Skuadron Udara 32 Wing Udara 2 di pangkalan udara yang sama.

Karier Hadi terus menanjak. Hampir setiap tahun dia menduduki kursi jabatan baru. Pada 1997, dia memimpin pendidikan penerbang sebagai Komandan Flight Skadron Pendidikan 101 Pangkalan Udara Adi Soemarno. 

Setahun kemudian, Hadi menjadi Kepala Seksi Bingadiksis Dispers Lanud Adi Soemarno. Pada tahun yang sama, ia juga naik jabatan sebagai Komandan Batalyon III Menchandra Akademi TNI. 

Perjalanan Marsekal Hadi Tjahjanto dari Pilot Pesawat Angkut Hingga Calon Panglima TNITrajunews

Pada 1999, Hadi beralih ke Lanud Adi Sucipto menjadi Instruktur Penerbangan. Memasuki 2000, dia dipercaya menjadi Kepala Seksi Keamanan dan Pertahanan Pangkalan Dinas Operasi Lanud Adi Sucipto. 

Hadi lalu menjadi Komandan Satuan Udara Pertanian Komando Operasi Angkatan Udara I pada 2001. Empat tahun kemudian, Hadi menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara. 

Baca juga: Jokowi Usulkan Marsekal Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI 

Hadi kemudian dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Personel Lanud Abdulrachman Saleh pada pada 2006, dan Kepala Sub Dinas Administrasi Prajurit Dinas Administrasi Persatuan Angkatan Udara pada 2007.

Pada 2010, Hadi menduduki posisi sebagai Komandan Pangkalan Udara Adisumarmo. Setahun kemudian, dia menjabat tugas di luar TNI AU, menjadi Perwira Bantuan I/Rencana Operasi TNI dan Sekretaris Militer Kementerian Sekretaris Negara. 

Perjalanan Marsekal Hadi Tjahjanto dari Pilot Pesawat Angkut Hingga Calon Panglima TNIANTARA FOTO/Moch Asim

Dua tahun setelah itu, Hadi berpangkat kolonel dan dipercaya menjadi Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional. Dua tahun menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AU (2013-2015) dan Komandan Lanud Abdulrachman Saleh, pada Juli 2015, Hadi akhirnya menjadi Sekretaris Militer Presiden RI Joko Widodo dan naik jabatan menjadi Marsekal Muda. 

Pada November 2016, Hadi dilantik menjadi Irjen Kementerian Pertahanan. Tiga bulan kemudian, Hadi terpilih menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), tepatnya 18 Januari 2017, menggantikan Agus Supriatna.

Rotasi Matra

Perjalanan Marsekal Hadi Tjahjanto dari Pilot Pesawat Angkut Hingga Calon Panglima TNIpirasi.com

Panglima TNI sebelumnya dijabat Jenderal (Purn) Meoldoko dan Jenderal Gatot Nurmantyo dari Angkatan Darat. Sebelum keduanya menjabat, Panglima TNI dijabat Laksamana (Purn) Agus Suhartono dari Angkatan Laut. 

Melihat matra Panglima TNI tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengaku tidak melihat dari matra mana calon tersebut berasal. 
Semuanya diserahkan pada keputusan Presiden, karena jabatan tersebut hak prerogatif Presiden.

“Komisi I sendiri terbuka saja, dari seluruh matra TNI-nya. Baik angkata darat, luat maupun udara silahkan saja. Yang penting sudah dikaji oleh Pak Presiden,” terang Meutya Hafid, di Gedung Komisi I DPR RI, Senin 27 Novemer lalu.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin berharap calon Panglima TNI baru dapat meningkatkan profesi prajurit dan meneruskan program Minimum Essential Force (MEF) atau kekuatan pokok minimum, yang saat ini masih mencapai 12-13% dari target 30% pada 2019. 

“Kita akan meminta yang pertama itu, Panglima yang baru meneruskan program Minimum Essential Force harus sesuai dengan target. Kedua, harus juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dan meningkatkan profesi prajurit TNI,” kata kata dia, Senin 4 Desember.

Hasanuddin menyebutkan Komisi I DPR akan segera menggelar fit and proper test calon Panglima TNI, mengingat anggota dewan akan segera reses. Jika PDR menolak calon tersebut, Presiden bisa mengajukan kembali calon tunggal lainnya.

Baca juga: Komisi I DPR Segera Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Baru

Topik:

Berita Terkini Lainnya