7 Tokoh Nasional yang Pernah Menggeluti Profesi Jurnalis

2. Harmoko, Menteri Penerangan Era Soeharto

 

ANTARA/Muhammad Adimaja

Lulus dari SMA pada 1960-an, Harmoko bekerja sebagai wartawan dan juga kartunis di Harian Merdeka dan Majalah Merdeka. Pada 1964 ia bekerja juga sebagai wartawan di Harian Angkatan Bersenjata dan Harian API pada 1965. 

Harmoko juga sempat menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah berbahasa Jawa, Merdiko (1965). Tugas tersebut dia emban pada saat yang bersamaan dengan kewajiban di Harian API. Ia kemudian menjabat sebagai pemimpin dan penanggung jawab Harian Mimbar Kita. Pada 1970, bersama beberapa temannya, ia menerbitkan harian Pos Kota.

Usai menggeluti profesi sebagai wartawan, Harmoko hijrah ke politik. Sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, Harmoko dikenal sebagai pencetus istilah "Temu Kader". Harmoko juga dinilai berhasil memengaruhi hasil Pemilu melalui istilah "Safari Ramadan".

Harmoko juga pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan era Orde Baru. Karier tertingginya sebagai Ketua DPR/MPR periode 1997-1999 yang mengangkat Soeharto selaku presiden untuk masa jabatannya yang ke-6. 

Namun hanya dalam dua bulan setelahnya, Harmoko menyaksikan bagaimana Presiden Soeharto meletakkan jabatannya setelah gerakan rakyat dan mahasiswa yang menuntut reformasi tidak lagi dapat dikendalikan.

3. Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faizal

ANTARA/Istimewa

Akbar Faisal yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, memulai kariernya sebagai wartawan di sebuah koran daerah saat masih di bangku kuliah Fakultas Bahasa dan Sastra IKIP Ujung Pandang, Makassar. 

Kariernya di dunia jurnalis cukup baik, hingga ia bekerja di koran nasional ternama di Indonesia. Ia kemudian menduduki berbagai posisi strategis di berbagai instansi seperti pemimpin redaksi di sebuah majalah.

Selain dikenal sebagai pekerja keras, Akbar Faizal juga sebagai pribadi yang sederhana. Politikus dari Partai Hanura ini merupakan salah satu pejabat yang menyimpan mobilnya dan memilih menggunakan kendaraan umum saat pergi ke tempat kerja. 

Akbar yang tinggal di Depok, Jawa Barat, tidak mau kehilangan banyak waktu di jalan karena kemacetan. Ia memilih menggunakan kereta api (KRL). Biasanya dia naik dari Stasiun KA Depok Lama dan turun di Stasiun Dukuh Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Gedung DPR dengan menumpang taksi atau ojek. 

Karier politik Akbar dimulai saat ia menjadi salah satu pendiri Partai Demokrat dan salah satu angkatan pertama Demokrat. Bahkan, Akbar adalah pendiri dan ketua umum Pemuda Partai Demokrat pada 2003 hingga 2007. 

Politikus yang gemar menulis cerpen, puisi, dan novel ini kemudian menerima pinangan Partai Hanura, hingga mengantarkan dirinya menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Pada tahun pertama ia dipercaya duduk di Komisi V DPR.

Baca juga: Dewan Pers: Ada 43 Ribu Media Online, Hanya 168 yang Profesional

Nama Akbar bergaung di antara 560 wakil rakyat lainnya saat ia menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Meski Pansus Hak Angket Bank Century telah berlalu, karakternya yang selalu vokal, cerdas, dan berargumen kuat secara konsisten dipertahankannya, hingga ia terpilih sebagai Man of The Year 2010 dari salah satu media di Tanah Air.

Namun, Akbar memutuskan hengkang dari Partai Hanura. Kini, Akbar Faisal menjadi anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem. 

4. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Nama yang satu ini mungkin sudah familiar dengan kasus Setya Novanto baru-baru ini. Bambang "Bamsoet" Soesatyo sebelum menjadi ketua DPR RI, menggantikan Novanto, mengawali kariernya sebagai seorang wartawan. 

Bambang pernah menjadi wartawan Harian Umum Prioritas (1985), Sekretaris Redaktur Majalah Vista (1987), Pemimpin Redaksi Majalah Info Bisnis (1991), dan Direktur PT Suara Rakyat Membangun (2004). 

Bamsoet kemudian beralih ke dunia politik sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII wilayah Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen. 

Bambang Soesatyo adalah salah satu dari sembilan anggota DPR RI yang membentuk Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Bamsoet dikenal kritis dalam menyampaikan pandangannya tentang Aliran Dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century.

Sebelum menjadi Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto--yang terkena kasus korupsi e-KTP dengan sisa jabatan 1 tahun 9 bulan -- dia adalah anggota Komisi III DPR RI dari Partai Golkar. 

Dia juga dipercaya sebagai Ketua Komisi III menggantikan Aziz Syamsuddin pada 2016, begitu perpindahan Ketua DPR dari Setya Novanto ke Ade Komarudin.

5. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Meutya Viada Hafid juga tidak asing di layar kaca. Sebelum menjadi anggota Komisi I DPR dari Partai Golkar pada masa jabatan 2009-2014, Meutya adalah seorang jurnalis televisi di Metro TV, yang membawakan berita serta presenter di beberapa acara.

Meutya dan rekannya juru kamera Budiyanto pernah diculik dan disandera oleh sekelompok bersenjata, saat bertugas meliput konflik di Irak. Keduanya akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005.

Pengalaman menegangkan itu kemudian dituliskan dalam buku 168 Jam dalam Sandera: Memoar Seorang Jurnalis yang Disandera di Irak, yang diluncurkan pada 28 September 2007. Sebelum ke Irak, Meutya juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh.

Pada 11 Oktober 2007, Meutya Hafid pernah terpilih sebagai pemenang Penghargaan Jurnalistik Elizabeth O'Neill, dari pemerintah Australia. Penghargaan ini dianugerahkan setiap tahun untuk mengenang mantan Atase Pers Kedutaan Australia Elizabeth O’Neill, yang gugur dalam tugasnya pada 7 Maret 2007 dalam kecelakaan pesawat di Yogyakarta.

Meutya yang sempat kuliah di University of New South Wales sebelum mengabdikan diri sebagai jurnalis Metro TV, juga menjadi satu di antara lima Tokoh Pers Inspiratif Indonesia versi Mizan, karena dianggap sebagai tokoh besar di balik perkembangan pers nasional.

Meutya menjadi satu-satunya perempuan yang duduk di antara tokoh pers inspiratif tersebut, dan juga yang termuda meraih penghargaan tersebut. Dia terpilih bersama Tirto Adhi Soerjo, perintis pertama surat kabar di Indonesia melalui “Medan Prijaji” pada 1 Januari 1907 di Bandung. 

6. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani

teropongsenayan.com

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani yang lahir di Tegal, 15 Juli 1968, adalah seorang pengusaha dan juga politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). 

Sejak remaja ia sudah menekuni berbagai organisasi di kota kelahirannya. Berbekal pendidikan jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Ahmad Muzani terjun menjadi wartawan majalah Amanah dan penyiar radio Ramako. Berkat ketekunannya, ia terpilih menjadi direktur di radio ini untuk kawasan Serang, Banten.

Ia hijrah ke dunia politik sebagai Wakil Sekjen Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dibentuk Zainuddin MZ. Namun menjelang Pemilu 2009, pria yang pernah bekerja menjadi manajer perkebunan kelapa sawit milik Prabowo Subianto ini jatuh cinta pada Partai Gerindra. 

Suami dari Himmatul Aliyah yang sudah dikaruniai empat anak ini pun mulai aktif menjadi bagian dari Partai Gerindra hingga dipercaya menjadi Sekjen. Ia lantas mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Lampung I yang meliputi Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, dan Metro. 

Selain menjadi Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani juga menjabat sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Ia juga dipercaya menjalani jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Pada periode 2014-2019, Ahmad Muzani terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dan ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI.

7. Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid

IDN Times/Margith Juita Damanik

Perempuan bernama lengkap Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid dikenal seorang aktivis Islam dan politikus PKB. Anak kedua dari pasangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Sinta Nuriyah ini adalah aktivis yang mengedepankan Islam moderat dan menghargai pluralisme--seperti sang ayah

Setamat dari SMA Negeri 28 Jakarta pada 1992, Yenny sempat menempuh studi Psikologi di Universitas Indonesia. Atas saran ayahnya, Yenny sebelum memutuskan keluar dari Universitas Indonesia dan menekuni studi Jurusan Visual di Universitas Trisakti, ia melanjutkan studi administrasi publik di Universitas Harvard, Boston.

Selepas mendapat gelar sarjana desain dan komunikasi visual dari Universitas Trisakti, wanita yang akrab disapa Yenny Wahid ini memutuskan untuk menjadi wartawan. 

Yenny bertugas sebagai reporter di Timor-Timur dan Aceh. Ia menjadi koresponden koran terbitan Australia, The Sydney Morning Herald dan The Age (Melbourne) antara 1997 dan 1999. 

Saat itu, meski banyak reporter keluar dari Timor Timur, Yenny tetap bertahan dan melakukan tugasnya. Ia sempat kembali ke Jakarta setelah mendapat perlakuan kasar dari milisi, namun seminggu kemudian ia kembali ke sana. Liputannya mengenai Timor Timur pasca-referendum mendapatkan anugrah Walkley Award.

Belum terlalu lama menekuni pekerjaannya sebagai jurnalis, ia berhenti bekerja karena ayahnya, Gus Dur, terpilih menjadi Presiden ke-4 RI. Sejak itu, kemanapun sang ayah pergi, Yenny selalu berusaha mendampingi dengan posisi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik.

Setelah Gus Dur tak lagi menjadi presiden, Yenny memperoleh gelar Master's in Public Administration dari Universitas Harvard. Sekembalinya dari Amerika pada 2004, Yenny menjabat sebagai direktur The Wahid Institute--yang saat itu baru berdiri--hingga kini.

Semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Yenny sempat mengabdi sebagai staf khusus bidang Komunikasi Politik dan aktif sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga: Melacak Jejak Rohana Kudus, Pionir Jurnalis Perempuan dari Koto Gadang